Ado Mas’ud ditanyai Wartawan usai Menerima SK (B.1 KWK) dari DPW PKS Sulbar, di Hotel Maleo.
Mamuju, mandarnews.com – Bakal Calon Kepala Daerah yang mendampingi Sutina Suhardi di Pilkada Mamuju tahun 2020, Ado Mas’ud, akan menjadikan upah tenaga kontrak sebagai salah satu fokus kerjanya jika terpilih.
Hal tersebut disampaikan usai menerimah Surat Keputusan (B.1 KWK) dari DPW PKS Sulawesi Barat, di Hotel Maleo, Sabtu (29/08).
Ado menyebut upah tenaga kontrak yang saat ini jauh dibawah upah minimum harus ditingkatkan sebagai salah satu daya topong ekonomi di Mamuju.
“Dari pengalaman di DPRD, upah tenaga kontrak kita memang rendah, saya dan ibu Tina sudah garis bawahi itu, nantinya kita akan tingkatkan lewat komunikasi dengan Menpan RB pak Cahyo Kumolo, komunikasi kita baiklah kesana, apalagi satu partai,” tutur Ado
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku prihatin terhadap tenaga kontrak yang diberhentikan mendadak oleh Pemkab Mamuju dengan Efisiensi Anggaran, Ia menyebut nantinya akan meminta ke Menpan RB untuk merekrut kembali tenaga kontrak yang dikeluarkan, sesuai kebutuhan kabupaten Mamuju.
Menurut Ado Mas’ud hal itu tidak manusiawi dan menunjukkan ketidak mampuan pemerintah Daerah dalam mengelola Pemerintahan.
“Kita siapkan skema, dengan meminta kebijaka Kemenpan RB untuk kembali merekrut teman-teman tenaga kontrak yang sempat diputus itu, mereka kan butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga jika diberhentikan kasian, jadi untuk teman-teman tenaga kontrak yang diberhentikan, mohon disimpan baik-baik SK nya, biar nanti kita Rekrut kembaki,” kata Ado.
Selain tenaga kontrak, Ado juga menyorot lapangan kerja yang minim, Ado menyebut nantinya akan membuka lapangan kerja terkhusus pada sarjana muda yang tiap tahun terus bertambah, namun belakangan sulit mendapatkan kerja.
” Nah sektor lapangangan pekerjaan, kita akan Membuka ruang lapangan kerja , kepada kawan-kawan sarjana , khusunya sarjana muda yang tiap tahun bertambah, mereka potensial, untuk itu kedepan kita akan bangun ekonomi berbasis UMKM dan kewirausahaan yang mudah dijangkau setiap warga Mamuju, jadi tidak Eksklusif ya,” Terang Ado, yang mantap mendampingin Sutina Suhardi.
Mandarnews mencatat, pada tahun 2019 lalu, kurang lebih 8.000 tenaga Kontrak diberhentikan dengan alasan efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah daeah kabupaten Mamuju.
Reporter : sugiarto
