Aksi damai HMI Polewali Mandar di depan Kantor Bupati.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Polewali Mandar mendesak pemerintah kabupaten segera membayarkan gaji petugas kebersihan Pasar Sentral Pekkabata yang diduga dipecat usai mogok sebab menuntut upah.
Dalam aksi damai yang dilakukan di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat (23/5/2025), HMI turut meminta empat petugas yang dimaksud dipekerjakan kembali, mendesak pencopotan Camat Polewali, serta menuntut evaluasi terhadap Badan Keuangan.
“Pemecatan empat petugas kebersihan pasar ini bertentangan dengan Pasal 28 H UUD 1945. Coba bayangkan, bagaimana jika petugas kebersihan tidak ada. Siapa yang akan menjaga kebersihan dan menciptakan kenyamanan?” ujar orator aksi, Debi.
Kemarin, tambah Debi, HMI Polewali Mandar telah meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan audiensi tapi yang bersangkutan banyak alasan sehingga pertemuan belum kunjung dilaksanakan.
Menurut Debi, polemik yang paling besar di Polewali Mandar adalah sampah. Para pekerja kebersihan ini bertugas meminimalisir sampah yang ada.
“Tanpa mereka, sampah akan menumpuk di pasar dan entah akan dikembalikan ke mana. Kehadiran mereka membantu meringankan dan mengurangi sampah, walaupun pengelolaan belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, jika melihat belum adanya TPA,” kata Debi.
Setelah berorasi cukup lama, peserta aksi pun ditemui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Polewali Mandar, I Nengah Sumadana; Asisten II, Arifin Yambas; Camat Polewali, Tanawali; dan Kepala Pasar Sentral Pekkabata, Iwan.
“Berdasarkan penelusuran, yang bersangkutan telah menyatakan pengunduran dirinya secara lisan, diikuti tidak masuk kerja selama tiga kali hari pasar, sekitar sepekan lebih,” sebut Plt Asisten III, I Nengah Sumadana.
Ia menyampaikan, karena layanan kebersihan di pasar tidak boleh berhenti, karena satu hari saja tidak dibersihkan akan menimbulkan bau dan kotor, yang akan mengganggu pedagang dan masyarakat pengguna pasar, Kepala Pasar melakukan penggantian empat petugas itu untuk memastikan layanan kebersihan pasar tetap terjaga sebab keadaan sudah terdesak dan darurat.
“Secara administratif, belum ada pemberhentian, tidak ada SK pemberhentian, sehingga tindakan penggantian itu diambil lebih karena keadaan terdesak agar pasar tetap bersih,” ucap I Nengah.
Soal honorarium yang belum dibayarkan, Pemkab tengah berproses untuk menyelesaikan gagal bayar.
“Bukan hanya pasar, tapi OPD-OPD yang lain juga tenaga honorernya mengalami gagal bayar, sekarang sedang berproses finalisasinya yang disebut refocusing dan efisiensi antara Pemkab dan Pemprov. Ketika proses gagal bayar, secara administrasi sedang mengalami pergeseran atau penyesuaian daripada APBD 2025. Semoga dapat diselesaikan pada tenaga honorer yang memang masih tertunda pembayaran honornya,” tutur I Nengah.
Persoalan honorarium ini, lanjut I Nengah, tidak hanya dialami oleh pasar, tapi yang lain juga, termasuk petugas kebersihan yang tidak mengundurkan diri atau tetap menjalankan tugasnya di pasar.
“Secara administratif, ini akan kita fasilitasi seperti apa karena menurut pihak kepala pasar, petugas kebersihan ini ada pernyataan mundur yang disampaikan kepada kepala pasar dan disaksikan oleh petugas kebersihan yang lainnya. Kepala pasar menyampaikan ke kami jika yang bersangkutan tidak kembali melaksanakan tugas, karena faktor terdesak sehingga diganti,” tukas I Nengah.
Terkait penerimaan kembali, I Nengah mengaku akan memfasilitasi camat, pihak pasar, dan petugas kebersihan untuk melakukan permufakatan penyelesaian yang sebaik-baiknya.
Merespons pernyataan tersebut, koordinator aksi, Yusril, membeberkan jika jawaban Plt Asisten III tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
“Secara pribadi, saya telah bertemu langsung dengan pihak korban, mereka mengatakan tidak pernah mengundurkan diri secara lisan dan masih mau bekerja. Mereka juga bilang ingin bertemu dengan pihak pasar tapi tidak bisa. Kenapa sampai mogok kerja, itu karena gajinya tidak dibayarkan,” ungkap Yusril.
Sedangkan Kepala Pasar, Iwan, menerangkan kalau di hari petugas kebersihan menerima honorarium bulan April, mereka juga menyatakan berhenti, bukan mengundurkan diri.
“Mereka bahkan mengajak petugas lain yang bekerja di areal bawah pasar untuk ikut berhenti,” ujar Iwan.
Tapi, Iwan tidak mengonfirmasi secara langsung karena kebiasaan di pasar adalah kerja, berhenti, dan langsung dicarikan penggantinya. Hal ini sudah terjadi sejak sebelum menjadi kepala pasar.
Di saat yang sama, Iwan juga berada di rumah sakit karena orang tuanya dirawat pasca operasi. Sebab itu, dirinya hanya berkoordinasi dengan yang dituakan di lapangan. Maka, diutuslah Surapati untuk menanyakan pada orang-orang yang bersangkutan.
“Esok harinya, Asri atau Papa Suci, yang biasa dipanggil Alex menelpon sendiri mengatakan tidak berhenti, melainkan sakit. Tapi, saya tidak langsung percaya sehingga mendatangi langsung rumah Alex. Yang satunya lagi, Lahamuddin atau Sangnging, menurut Surapati meminta untuk cari penggantinya saja karena dia berhenti,” imbuh Iwan.
Terkait dengan penerimaan kembali, Iwan menyerahkan ke pimpinan karena walaupun sebagai kepala pasar, tapi pada dasarnya dirinya pekerja.
Namun, ketika ditanyai kenapa tidak langsung menemui petugas yang dimaksud, Iwan malah mempertanyakan alasan ia harus melakukan hal itu.
“Kenapa mesti saya menemui langsung yang bersangkutan? Apa dasar saya menemui petugas yang sudah bilang akan berhenti? Saya sudah punya saksi jadi merasa tidak perlu menemui langsung. Apalagi, hal seperti berhenti dan langsung dicarikan pengganti lumrah di pasar,” kata Iwan.
Kalau memang mogok, sebut Iwan, seharusnya menyampaikan kepada petugas yang lain kalau ada yang seperti itu. Tapi, sampai sekarang tidak pernah dengar.
“Biasanya, sebelum ada aksi, ada komunikasi dari bawahan kepada pimpinan. Mereka juga tahu nomor ponsel saya, rumah saya juga dilihat. Jadi, agak kurang tepat juga jika dibilang mogok. Kenapa tidak ada komunikasi langsung ada aksi? Kalau seandainya saya tidak mengonfirmasi atau merespon, barulah ada aksi. Ini kan tidak, langsung ada aksi,” ucap Iwan.
Walaupun merasa tanggapan yang diterima belum memuaskan, HMI Polewali Mandar akhirnya meninggalkan halaman Kantor Bupati usai dialog tersebut. (ilm)
