Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma’ruf Amin
Jakarta – Program tol laut yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu hendak memastikan kehadiran negara terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan bahan-bahan pokok di sejumlah wilayah.
Program tersebut juga bertujuan untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.
Namun, saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program tol laut di Kantor Presiden Jakarta, Presiden Joko Widodo menilai diperlukan adanya langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan program tersebut.
“Saya ingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” ujar Presiden, Kamis (5/3/2020).
Kepala Negara memberikan contoh kasus biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Shanghai.
“Hal itulah yang harus segera disikapi dan dibenahi agar tujuan awal dari program tol laut dapat tercapai,” kata Presiden.
Dalam arahannya di rapat terbatas tersebut, Presiden menekankan sejumlah hal. Pertama, ialah melakukan evaluasi terhadap implementasi program tol laut agar menjadi semakin efisien.
“Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” sebut Presiden.
Selain itu, Presiden juga mendapatkan laporan mengenai mekanisme pengiriman muatan logistik melalui tol laut yang tingkat okupansinya sering kali tidak seimbang saat melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal.
