Pelaksanaan Evaluasi dan Advokasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kabupaten Majene, Kamis (1/8/2024) di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat masih cukup tinggi. Terdata sampai saat ini angka ATS di Majene masih sekitar 1.600. Data ini merupakan data hasil pendataan keluarga (PK) tahun 2021 oleh BKKBN. Sementara data terupdate untuk tahun 2022 hingga 2024 belum ada.
Hal ini membuat Kab. Majene masih menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Polewali Mandar (posisi pertama) dan Kabupaten Mamuju posisi kedua sebagai Kabupaten di Sulbar dengan jumlah ATS cukup banyak.
Kabupaten Majene yang berada diposisi ketiga jelas sedikit tidak sinkron dengan julukan sebagai Kota Pendidikan di Sulbar.
Hal inipun membuat Yayasan Karampuang tidak henti-hentinya melakukan pendampingan dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal penanganan ATS di Majene.
Hal ini terbukti dengan massifnya kegiatan dan program yang dilakukan dalam hal penanganan ATS di Majene.
Seperti halnya saat ini, dimana Yayasan Karampuang kembali menggelar Pertemuan Evaluasi serta Advokasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kabupaten Majene, Kamis (1/8/24) di ruang pola Kantor Bupati Majene yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah serta beberapa pimpinan OPD dan stakeholder terkait.
Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang, Ija Syahruni mengatakan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan advokasi penanganan ATS di Kabupaten Majene ini merupakan langkah berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Karampuang sejak tahun 2021 untuk mendukung dan mewujudkan Kab. Majene sebagai kabupaten pendidikan di Sulawesi Barat.
“Jadi kami ingin melihat kembali atau mereview program yang sudah dijalankan baik ditingkag desa hingga kabupaten untuk melihat sumbatan apa yang dihadapi dalam hal penanganan anak tidak sekolah,” jelas Ketua Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang tersebut yang akrab disapa Ija.
Menurutnya, dengan kegiatan ini ada tindak lanjut atau upaya konkrit atau rumusan prioritas yang bisa dianggarkan dalam proses musyawarah pembangunan selanjutnya.
“Yang kita lihat, yang sudah kami lakukan itu adalah kita sudah membuat pelatihan perencanaan pendidikan berbasis data di desa jadi sudah ada perencanaan pendidikan yang berbasis data. Kemudian ini yang bisa menjadi dasar dalam hal ke rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes),” tukasnya.
Lebih jauh, Ija juga menuturkan bahwa pihaknya telah membuat sebuah juknis. Juknis ini berupa pedoman untuk penanganan ATS Kabupaten Majene.
“Dan kita latihkan kepada seluruh sekretaris desa itu di bulan Mei kemarin. Itu semua yang kita review kembali apalagi tantangannya apalagi hambatannya. Dengan harapan ini ada kolaborasi yang kuat dari masing-masing dinas dan beberapa stakeholder untuk sama-sama punya misi yang sama menjadikan Majene sebagai kota pendidikan,” imbuhnya.
Progres pelaksanaan Penanganan ATS.
Ija menyebut, sampai saat ini masih banyak tantangan. Dimana betul-betul masih harus dikuatkan dalam hal di majene.
“Di Majene sudah banyak regulasi atau payung hukumnya sudah kuat namun implementasinya atau eksekusinya yang masih lemah. Inilah yang kemudian akan menjadi tantangan ke depan,” tutur Ija.
Ija memaparkan, ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak sekolah khususnya di Sulbar. Diantaranya tingginya perkawinan anak, anak yang bekerja (baik bekerja untuk membantu keluarga di rumah atau bekerja untuk mendapatkan upah) dan juga melaut. Karena umumnya kita daerah pesisir masalah ini menjadi masalah umum sampai ke Pasangkayu,sehingga pada saat melaut lama baru kembali sehingga tidak ke sekolah.
“Hal lainnya adalah akses untuk sekolah yang mudah dijangkau. Misalnya orang dari dusun yang tinggalnya di gunung kemudian harus ketika dia ke SMP atau SMA harus ke daerah kecamatan, misalnya itu biasanya tidak ada rumah untuk tempat tinggal atau transportasi yang tidak memadai, jadi sarana juga cukup mempengaruhi,” imbuhnya.
Ija juga berharap agar pembentukan Tim P-ATS tingkat kabupaten segera dibentuk.
“Kami lembaga swadaya masyarakat hanya sebagai suplemen pelengkap saja bagi kinerja pemerintah. Dan eksekusinya adalah Pemerintah itu sendiri,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Majene, Sekretaris Daerah Majene Ardiansyah mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Majene tengah melakukan perbaikan struktur dan data.
“Struktur itu penting untuk memulai aksi. Kita akan ramu sedemiakan rupa melibatkan semua stakeholder terkait, baik dijajaran internal seperti Dinas Pendidikan, PMD, Pemberdayaan Perempuan. Dan dari eksternal seperti tokoh masyarakat, dewan pendidikan dan Yayasan Karampuang itu sendiri,” jelas Sekda Majene.
Kata Ardiansyah, setelah perbaikan struktur maka dilanjutkan perbaikan data lalu proses eksekusi.
“Data ini saya sudah rilis tadi, kita akan turun lapangan, dari data itu nanti maka kita akan mengelompokkan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Seperti halnya contoh kasus ATS karena tidak punya kemampuan beli baju beli sepatu atau perlengkapan sekolah lainnya. Kemudian yang memang tidak bersekolah karena harus kerja membantu orang tuanya atau orang tuanya mampu secara finansial tapi karena pola pikir yang berbeda sehingga anak tidak sekolah. Itu semua yang perlu kita eksekusi dan intervensi nanti sesuai dengan contoh kasusnya dan penanganan yang tepat,” jelas Ardiansyah.
Tim P-ATS tingkat Kabupaten belum terbentuk.
Sekretaris Daerah Majene mengatakan, walaupun secara struktur formal belum terbentuk namun pihaknya melakukan gerakan. Seperti hal melakukan verifikasi.
“Pekerjaan tahap awal verifikasi sudah dilakukan. Tahap keduanya intervensi. Nah ini yang tadi kita bilang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi intervensinya karena intervensi itu butuh biaya dan formula,” tandas Ardiansyah.
(Ptr)
