Jubir Banggar DPRD Polewali Mandar, Basir, saat membacakan laporan dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Tahun 2027.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa bekerjasama dengan Panitia Khusus (Pansus) demi mendongkrak pendapatan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polewali Mandar, Basir, usai membacakan Laporan Akhir Banggar DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD, Ahad (15/11/2026).
“Kami mohon kerja sama dari OPD yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD kita karena kami dari Pansus sudah berkeliling mencari referensi. Meskipun kami dari Pansus berkeliling sampai ke ujung dunia sekalipun, tanpa adanya kerja sama dari OPD terkait, peningkatan PAD tidak akan pernah terwujud,” ujar Basir.
Dalam laporan Banggar DPRD Polewali Mandar, disebutkan jika pada APBD Tahun 2027, PAD diproyeksikan meningkat sekitar Rp7,8 milyar atau sekitar 2,3% dari target sebelumnya sebesar Rp338,5 milyar.
“Kenaikan pendapatan tersebut
bersumber dari pajak (termasuk pajak listrik PLN), retribusi (retribusi sampah, retribusi pasar), dan penerimaan dari hasil optimalisasi pemeriksaan prolanis UHC BPJS pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda),” kata Basir.
Dengan adanya proyeksi peningkatan pendapatan, maka disepakati penambahan anggaran belanja untuk sepuluh perangkat daerah yang dianggarkan sekitar Rp6,3 milyar lebih, diantaranya penambahan anggaran pembangunan Jembatan Tapua sebanyak Rp3 milyar lebih sebagai bentuk penyediaan infrastruktur berkualitas sekaligus pemerataan pembangunan, lalu perbaikan jembatan poros Kediri-Bumiayu,
dan rehabilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebunsari untuk peningkatan kualitas layanan dan
kesehatan masyarakat.
Adapun postur anggaran APBD Tahun 2027 yang disepakati bersama yaitu pendapatan sebesar Rp1, 643 trilyun, berbanding lurus dengan belanja yang bernilai Rp1,643 trilyun.
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menerangkan kalau kebijakan APBD 2027 diarahkan pada lima prioritas pembangunan.
“Pertama, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan. Kedua, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ketiga, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,” ucap H. Samsul Mahmud.
Kemudian keempat, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terakhir, optimalisasi tata kelola pemerintahan. (ilm)
