Kasatpol PP Polewali Mandar, Arifin Halim.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Ada hal menarik dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Polewali Mandar, Senin (5/5/2025).
Di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, bukannya memaparkan tentang perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2024, Kepala Satpol PP, Arifin Halim, justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mencurahkan unek-uneknya, alias curhat.
“Satpol PP bisa dikatakan bekerja hampir 24 jam sebagai penegak Perda. Saya mengakui tidak ada gading yang tak retak. Masih banyak Perda yang harus diterapkan, contohnya yang berkaitan dengan ketenteraman masyarakat, seperti masih banyak anak muda yang melakukan hal-hal tidak berguna, seperti mengisap lem,” sebut Arifin.
Dalam masalah sampah, menurut Arifin, karena bersinergi dengan Satpol PP, sampah sudah sedikit demi sedikit teratasi.
Arifin menjelaskan, di Satpol PP, 150 orang merupakan honorer dengan gaji Rp1,5 juta per bulan.
“Pada masa Pak Nawir, ada uang makan Rp400 ribu per kepala, namun sekarang tidak ada karena dimasukkan dalam tukin. Pada tahun 2023, hanya 3 bulan diterima, di 2024 tidak ada sama sekali, entah di tahun 2025. Ini juga yang menjadi kendala di lapangan. Kalau sudah demo dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, anggota yang mengawal tentu lapar dan butuh makan,” tutur Arifin.
Menanggapi curhatan tersebut, anggota DPRD Polewali Mandar, Ilham, mengarahkan agar Kasatpol PP kembali ke tujuan pertemuan, yaitu pembahasan LKPj.
“Kegiatan yang dipaparkan tentu tidak lepas dari perencanaan. Seharusnya kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kalau Pak Kasatpol PP hanya memaparkan hal-hal yang tidak ada di perencanaan, itu namanya berkeluh kesah,” tukas Ilham.
Setelah diarahkan, Kasatpol PP, Arifin Halim, justru melanjutkan dengan uraian perihal anggaran yang terbatas.
“Karena keterbatasan anggaran, ada beberapa program yang tidak bisa dilakukan, seperti pengecekan KTP dan restoratif tilang di tempat,” beber Arifin.
Akibat lainnya, penertiban pedagang kaki lima (PKL) harus diprioritaskan yang penting, patroli malam pun tidak bisa sesering yang seharusnya.
“Saya menutup toko ritel tidak menggunakan dana sepeser pun, hanya di media memandang sebelah mata dan menyatakan bahwa Satpol PP bergerak kalau sudah ada anggaran,” ungkap Arifin.
Banyak persoalan yang secara tiba-tiba muncul, lanjut Arifin, yang membuat Satpol PP harus hadir, contohnya penutupan ritel modern yang sudah ramai di media dan demontrasi yang sebulan diprediksi tiga kali tapi ternyata tujuh kali.
Merasa penjelasan Kasatpol PP belum sesuai dengan tujuan pertemuan, anggota DPRD Polman, Ilham, kembali mengingatkan kalau yang ingin diketahui oleh pihaknya adalah realisasi anggaran di tahun 2024.
“LKPj lebih pada konsistensi antara perencanaan dengan realisasi. Bisa saja pada perjalanannya, OPD mengubah sub item kegiatan yang dilakukan. Yang mau diperjelas adalah perencanaan, apakah ada yang dijalankan dan bagaimana hasilnya. Jika tidak dijalankan, apa kendalanya,” ujar Ilham.
Sebagai tanggapan, Kasatpol PP, Arifin Halim, menyampaikan bila dirinya belum memiliki mobil dinas.
“Saya ini belum punya mobil dinas, hanya pakai mobil Patwal yang seharusnya stand by untuk mengawal Bupati, Wabup, dan Sekda,” kata Arifin.
Meskipun LKPj nyaris sama sekali tidak dibahas, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Polewali Mandar, Rahmadi, menutup pertemuan dengan alasan ada agenda berikutnya yang harus segera dilaksanakan. (ilm)
