Workshop Review dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2016-2021, Rabu (14/7) di ruang rapat Kantor Bappeda Majene.
Majene, mandarnews.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene menggelar Workshop Review dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2016-2021, Rabu (14/7) di ruang rapat Kantor Bappeda Majene.
Rapat dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) Majene Arismunandar Kalma, tenaga ahli LG Program Nasional Pengadaan Air Minum (Pamsimas) Sulawesi Barat (Sulbar) Hasan Husain, Kepala Bappeda Majene Andi Adlina Basharoe, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Andi Adlina dalam laporannya menyampaikan, RAD-AMPL merupakan dokumen lim tahunan dan saat ini adalah tahun terakhir dilaksanakan sehingga dapat direview sampai sejauh mana keberhasilan dan kekurangannya.
“RAD-AMPL juga merupakan dokuman yang sangat penting dalam rangka pelayanan air bersih di Majene. Dalam hal pendekatan kelembagaan dan dokumen RAD-AMPL akan berfungsi sebagai evaluasi,” ujar Andi Adlina.
Ia mengurai, capaian pelaksanaan dari 2016-2021 khusus untuk perpipaan di Majene dan non perpipaan sampai saat ini masih fluktuasi pada tahun berjalan di 2021, sementara tahun sebelumnya cenderung meningkat.
“Data yang disampaikan pada siang ini sekaligus akan menjadi dokumen RPJMD Bupati-Wakil Bupati Majene saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini, perseedian air bersih permukaan masih sangat minim, berharap ke depannya akan terealisasi kegiatan SPAM regional yang dikelola oleh Pemprov. Sulbar, sehingga dapat mengatasi kekurangan air bersih, khususnya di dalam Kota Majene,” kata Andi Adlina.
Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli LG Pamsimas Sulbar Hasan Husain menjelaskan, program Pamsimas sudah terealisasi sejak tahun 2018 di Majene.
Menurut Hasan, hal itu tak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dari sisi penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD sebanyak 20% sisanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa.
“Penetapan Pamsimas itu dilakukan setahun sebelumnya dengan melalui proses verifikasi yang sangat objektif. Sampai saat ini hampir semua desa sudah terintegrasi dengan Pamsimas, walau hanya menjangkau dua dusun dalam satu desa karena terbatasnya anggaran yang tersedia,” ucap Hasan.
November 2021 Pamsimas akan berakhir, lanjutnya, namun akan ada program lain sejenis menggantikan Pamsimas yang disebut “HID Mama” atau Hibah Insentif Desa Menuju Aman.
Sementara Wabup Majene Arismunandar menyebutkan, rapat yang dilaksanakan cukup penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tentang air bersih.
“Saya membutuhkan data yang akurat terkait sampai sejauh mana ketersediaan dan pemasangan pipa air bersih yang sudah terpasang di Majene dan terkait data jaringan perpipaan yang ada saat ini,” ucap Aris.
Ia menjelaskan, bila datanya sudah ada maka para stakeholder teknis yang terkait dapat berkolaborasi dalam menangani kebutuhan akan air bersih bagi semua masyarakat, tentu dimulai dari dusun, desa, kelurahan, kecamatan, sampai ke kabupaten.
“Karena banyak warga yang sering datang meminta untuk dibuatkan sumur bor. Bila memang sudah ada jaringan perpipaan di wilayahnya masing-masing, maka warga dapat langsung mengambil air bersih dari pipa yang telah terpasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dari PDAM Majene dan kebutuhan masyarakat harus terpenuhi,” tutup Aris.
(Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
