Potret Kantor Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi Kabupaten Mamasa.
Mamasa, mandarnews.com – BEM Nusantara Sulawesi Barat kembali menyoroti masalah dugaan penyalahgunaan anggaran dalam sektor kesehatan dan realisasi bukti nyata pelaksanaan Program PMT untuk ibu hamil dan Balita di wilayah Kerja dinas Kesehatan dan Semua Puskesmas di Kab. Mamasa .
Dalam rilis pers yang diterima, BEM Nusantara Sulbar meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamasa segera melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Program Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil.
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan publik di Indonesia. Namun, jika dilihat dari pelaksanaannya yang hanya dilaksanakan tiga bulan dalam setiap tahun sejak 2023 apatah lagi Program Ini sangat Berkaitan dengan Program Presiden Bapak Prabowo tentang peningkatan Kualitas Gizi anak.
Dugaan penyalahgunaan ini mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan yang seharusnya diberikan kepada balita dan ibu hamil. BEM Nusantara Sulbar mencurigai adanya potensi permainan dalam pengelolaan anggaran yang mengarah pada penyelewengan dan manipulasi data penerima bantuan.
“Kami menduga ada indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran BOK PMT yang seharusnya diperuntukkan bagi balita dan ibu hamil. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” ujar Koordinator BEM Nusantara Sulbar,” Algifari.
Selain itu, Algifari juga menilai bahwa dugaan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran ini bisa berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa, serta merugikan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pengawasan yang lebih ketat dan investigasi yang mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak terkait.
“Bukan hanya Kepala Dinas Kesehatan, kami juga meminta agar seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Mamasa diperiksa, karena mereka yang langsung berhubungan dengan penerima bantuan. Kami mendukung penuh jika ada langkah hukum yang diambil untuk menegakkan keadilan,” tambahnya.
BEM Nusantara Sulbar menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan, mengingat dana tersebut sangat vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya berharap pihak berwenang dapat segera bertindak untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan Anggaran PMT ini.
“Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil seharusnya menjadi langkah nyata pemerintah dalam menekan angka gizi buruk. Namun, di lapangan, transparansi program ini sangat minim, bahkan hampir tidak ada tanda-tanda pengaplikasiannya di masyarakat. Banyak ibu hamil dan balita yang seharusnya menerima manfaat dari program ini justru tidak mendapatkan bantuan apa pun”
Situasi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyelewengan anggaran, di mana dana yang dialokasikan untuk PMT tidak sampai ke tangan yang berhak. Jika program ini benar-benar dijalankan, seharusnya ada distribusi makanan tambahan yang jelas dan terpantau, serta laporan pelaksanaan yang transparan kepada publik. Sayangnya, hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai realisasi program tersebut.
“Ketika program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak sampai ke masyarakat, ada indikasi bahwa pihak yang bertanggung jawab di tingkat pelaksana lalai atau bahkan sengaja mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya audit independen serta pengawasan ketat agar anggaran yang sudah disediakan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, demi kesejahteraan ibu hamil dan balita yang membutuhkan” Pungkasnya
Kami akan terus memantau perkembangan ini dan mendesak agar segera ada langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mamasa. (Ptr/rls)
