Pemerintah merasakan, lanjutnya, CPNS yang diterima di kementerian dan lembaga sudah mempunyai modal yang tinggi, seperti modal pengetahuan, bahasa Inggris, serta nilai-nilai kebangsaan.
“Melalui penandatanganan PKS antara BKN dan BAKTI Kominfo, saya yakin hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerapan e-government di Indonesia,” ucap Niken.
Ia menerangkan, e-government di Indonesia memang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, namun dengan percepatan infrastruktur telekomunikasi, pihaknya terus pro aktif untuk memastikan mengejar ketertinggalan.
“Adanya e-government di Indonesia ini memang belum terlalu bagus, kita baru menduduki urutan ke-7 di ASEAN dan untuk di dunia kita baru menduduki urutan ke-107, jadi masih jauh sekali,” tutur Niken.
Tetapi, pihaknya terus mendorong semua kementerian dan lembaga untuk terus mengembangkan e-goverment yang basisnya adalah pelayanan online, akses internet, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
“Saya yakin karena Pak Anang (Dirut BAKTI) dan seluruh jajaran Direksi BAKTI sangat pro aktif selama ini sudah menyediakan ribuan akses untuk kecamatan, kepolisian di daerah 3T, sekolah-sekolah, dan lain-lain secara cepat. Jadi, nanti tinggal BKN perintah saja mana yang prioritas harus sesegera mungkin,” tutup Niken. (rilis Kemkominfo)
Editor: Ilma Amelia
