Menkominfo, Rudiantara. Sumber foto: kominfo.go.id
Jakarta – Teknologi Blockchain yang diluncurkan Online Pajak pada April 2018 yang lalu, dinilai memiliki banyak manfaat, termasuk jika diterapkan dalam pemerintahan maupun swasta.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyampaikan, teknologi berbasis penyimpanan data multiselver yang dihubungkan secara aman oleh kriptograf ini, rencananya akan disiapkan pada aplikasi e-government.
“Pemerintah sedang menyiapkan e-gov, kita berpikir bagaimana menyiapkan Blockchain di aplikasi e-gov,” papar Menkominfo dalam Seminar Business & Economics National Conference: Blockchain & Prospek Bisnis Masa Depan di Unika Atmajaya Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menkominfo menjelaskan, salah satu yang sedang dikaji pemerintah yakni Blockchain untuk e-budgeting.
“Kenapa e-budgeting? Karena tidak membutuhkan sistem di luar pemerintahan, e-budgeting itu bagaimana menyiapkan anggaran dari level desa,” imbuh Menkominfo.
Ada kurang lebih 75 ribu desa di Indonesia, lanjutnya, kemudian kecamatan sekitar lima ribu, kabupaten/kota ada 514, dan juga 34 provinsi. Dari jumlah tersebut, perlu disiapkan anggaran dari level desa secara sistematis.
“Jadi, kenapa harus Blockchain itu, karena kalau sekali diterapkan tidak bisa di retrack ulang (fitur tarik pesan dalam aplikasi),” ujar Menkominfo.
Ia menjabarkan, di satu pihak, Blockchain memberikan suatu proses yang sangat transparan, tetapi konsekuensinya dari sisi teknis, karena ada dimana-mana dan sekali sebar sama, konsekuensinya secara keseluruhan membutuhkan stories yang besar.
Meskipun memiliki manfaat yang baik, tambahnya, Blockchain sendiri tidak bisa dikembangkan jika tidak didukung oleh infrastruktur telekomunikasi. Itulah mengapa pihaknya fokus pada program Satelit Multifungsi dan Palapa Ring. (rilis Kemkominfo)
Editor: Ilma Amelia
