Warga Dusun Pulau Tangnga antri di satu-satunya sumber air bersih berupa sumur tua di ujung kampung
Polewali – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar menunggu surat dari pemerintah desa atau kecamatan yang dilanda krisis air bersih. Hingga Selasa (25/9/2018), belum ada satupun desa, kelurahan, atau kecamatan yang bersurat ke BPBD terkait persoalan krisis air bersih.
“Belum ada desa yang menyurat. Untuk lebih baiknya, desa bisa ke kecamatan untuk konfirmasi tentang kekeringan, nanti camat yang bersurat ke Bupati dan tembusannya ke BPBD,” ujar Bugiman, Kepala Bidang Logistik BPBD Polewali Mandar saat dikonfirmasi mandarnews.com, Selasa (25/9/2018).
Berdasarkan pantauan BPBD Polewali Mandar, di tiap kecamatan ada daerah yang terdampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Namun, belum ada satupun yang menyurat ke Bupati.
“Hal ini sudah pernah disosialisasikan sebelumnya, bahkan beberapa daerah sudah ada yang pernah mendapat bantuan air,” kata Bugiman lagi.
Kepala Dusun Bajoe Sunusi saat diminta tanggapannya membenarkan dirinya belum pernah melaporkan perihal krisis air bersih di dusunnya kepada pemerintah desa dan camat.
“Ini kesalahan saya karena belum pernah melaporkan. Sebabnya karena setiap tahun di sini mengalami krisis air bersih jadi saya anggap mereka sudah tahu,” kata Sunusi.
Sunusi berkata bahwa dirinya akan menyampaikan ke Kepala Desa agar menyurat ke Bupati.
“Dua tahun yang lalu BPBD memberikan tiga unit bak penampungan air. Katanya akan diisi setiap minggunya pada saat musim kemarau, tapi sampai sekarang bak tersebut belum pernah diisi,” jelas Sunusi lagi.
Untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap air bersih, warga menggunakan air galon. Bagi warga yang kurang mampu terpaksa mengonsumsi air Sungai Binuang yang tidak sehat.
Kondisi ini telah berlangsung sejak bulan Juni. Selama itu, warga kesulitan mendapatkan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Reporter : Ilma
