Kepala BPS Majene, Drs. Syihabuddin.
Majene, mandarnews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Majene bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral menuju Satu Data Indonesia, Selasa (7/9) di Villa Bogor Majene.
Kepala BPS Majene Drs. Syihabuddin menyampaikan, dalam mewujudkan Satu Data Indonesia bukanlah jalan yang mudah. BPS mempunyai tanggung jawab statistik dalam Satu Data Indonesia bersama semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Majene.
Syihabuddin menyampaikan, Satu Data Indonesia sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden. BPS sebagai pembinaan data sudah mengawali pada sensus penduduk pada tahun 2020.
Syihabuddin juga mengatakan bahwa BPS Majene satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) yang mendapat penghargaan dari BPS RI atas data Sensus Online yang sukses dilaksanakan di Majene.
“Masalah yang kadang dihadapi dalam pemunculan data yang akurat di bidang kependudukan adalah NIK yang kadang berbeda dengan tanggal lahir sehingga data yang diinput akan error,” ujar Syihabuddin.
Dalam FGD ini dipaparkan bagaimana tahapan pertama Satu Data Indonesia akan dapat terwujud bila sudah dapat menetapkan standarisasi dari data sektoral, tentu diawali dengan persamaan konsep yang digunakan oleh BPS dan para perangkat daerah.
Syihabuddin mengatakan jika acara ini akan berlanjut dengan pembinaan statistik sektoral dan mampu menghasilkan data yang berkualitas dan berstandar, sehingga semua dapat memakainya.
“Salah satu contoh adalah data pada sektor pertanian, misalnya produksi bawang, yang menjadi acuan adalah bagaimana luas lahan, jarak tanam, sehingga pada saat panen kita bisa mengetahui jumlah produksi panen bawang tersebut,” sebut Syihabuddin.
Ia berharap ilmu yang diperoleh hari ini dapat ditularkan kepada semua rekan di kantor masing-masing OPD, sehingga terwujud Satu Data Indonesia yang akurat di Majene.
Sementara Wakil Bupati Majene Arismunandar Kalma yang membuka acara FGD menuturkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Implementasinya melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Aris.
Menurutnya, hal ini sejalan sebagai ASN dituntut untuk senantiasa mengabdi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Kebutuhan mendesak kita saat ini adalah pemahaman yang sama, perasaan yang sama, dan cita-cita yang sama. Karena dengan itu, setiap usaha yang kita lakukan dapat memberikan resonansi yang harmonis kepada seluruh masyarakat dalam upaya untuk segera keluar dari permasalahan yang kita hadapi,” tandas Aris.
Pemkab Majene, lanjutnya, dalam hal ini ASN harus mampu memahami apa yang terjadi saat ini dan dalam waktu yang sama harus mampu melihat jauh ke masa depan. Sehingga kemampuan itu akan bisa mengantisipasi dengan presisi langkah apa yang dibutuhkan untuk masa depan Majene yang lebih baik.
“Metode logis rasional yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melakukan analisis data dan informasi statistik. Tentunya untuk penanganan dan perencanaan yang tepat kita tidak dapat menggunakan data sembarangan. Kita perlu data yang akurat, lengkap, dan andal atau reliable. Karena dari ini kita akan merancang masa depan maka tidak ada jalan lain, upaya peningkatan kualitas data adalah hal prioritas dan urgent untuk dilakukan,” tukas Aris.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2019 menunjukkan keseriusannya dalam penanganan permasalahan statistik nasional.
“Upaya tersebut dibuktikan dengan pelembagaan Program Satu Data Indonesia atau SDI. Sehingga di tataran pemerintah daerah juga harus merespons upaya-upaya tersebut secara sistematis dan konsisten dengan melakukan pertemuan-pertemuan, baik online maupun offline untuk membahas sistem Satu Data Indonesia yang saat ini sedang dibangun,” ucap Aris.
FGD Pembinaan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia yang digagas oleh BPS Majene ini, tambahnya, adalah salah satu gerbong dari sekian banyak rangkaian gerbong menuju Satu Data Indonesia yang dicita-citakan.
“Kami sangat berharap agar kegiatan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan keseriusan setiap OPD untuk sama-sama mewujudkan program Satu Data Indonesia, khususnya sebagai penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah,” tukas Aris.
Ia juga berharap, agar FGD ini dapat dilakukan secara berkala dalam rangka sinkronisasi data berbagai lintas sektor, agar terjalin harmonisasi dalam membangun Majene, Sulbar, dan Indonesia.
“Kondisi Majene yang mempunyai wilayah yang cukup luas, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun dengan tekad yang kuat maka Satu Data Indonesia di Majene akan dapat tercapai,” beber Aris.
Kegiatan ini juga dihadiri beberapa jurnalis serta perwakilan OPD, pemerintah kecamatan, dan kelurahan.
(Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
