Majene, mandarnews.com – Keberadaan tenaga honorer menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene. Dalam waktu dekat, Pemkab akan melakukan pertemuan dengan SKPD untuk mengevaluasi dan membahas hal tersebut.
Bupati Majene, Fahmi Massiara menjelaskan, rencana itu dilakukan atas pertimbangan berbagai hal. Seperti keberadaan tenaga honorer baik yang telah berstatus Kategori 2 (K2) yang simpang siur karena adanya kelembagaan baru.
“Misalnya kalau dia (honorer) dua SKPDnya, tenaga honorernya gimana? Ada juga yang terbelah dua, nanti kita akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat,” kata Fahmi Massiara, Senin 27 Februari 2017.
Fahmi Massiara juga menegaskan agar honorer rajin bekerja. Meski honorer tersebut masuk dalam data base K2 tapi harus tetap rajin agar tidak membebani anggaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji tenaga honorer tersebut menelan anggaran hingga Rp 11 miliar.
“Artinya masa mau digaji buta? Tinggal menunggu. Okelah kalau kita mau bijaksana, ada toleransi. Tetap dia didata tapi gajinya jangan diambillah. Makanya bisa saja itu terpending (gajinya) kalau kita sudah lakukan ini (rapat evaluasi). Kalau tidak ada halangan, (kita rapat) Minggu depan,” ungkapnya.
Rencananya, Fahmi Massiara akan mengecek keberadaan tenaga honorer tesebut pada setiap SKPD. Utamanya pada SKPD yang terbelah dua maupun SKPD yang baru terbentuk pasca Perda kelembagaan baru diterapkan.
“Kita mau evaluasi dulu, setiap SKPD bagaimana posisi tenaga honorermu? Apa ada (honorer) esksodus dari SKPD lain atau apa karena sampai saat ini saya belum menandatangani SK honor, ujungnya kan disitu. Pada saat mau mengajukan itu, dilihat dulu, bagaimana dulu ini (honorernya)?,” tegas Fahmi. (Irwan)
Tag : Fahmi Massiara
