Polewali, mandarnews.com – Aksi unjuk rasa aliansi Mahasiswa menyorot pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 di Kab. Polewali Mandar beberapa hari terakhir ini, kencang bergulir.
Jika sebelumnya, aksi demo dilakukan mahasiswa di DPRD, dan RSUD, Kamis (2/7) giliran Sekertariat Daerah di demo ratusan massa.
Dalam aksinya mahasiswa membakar ban bekas di depan kantor Bupati menuntut Plt Direktur RSUD dicopot dari jabatan. RSUD, kata mereka harus bertanggung jawab atas kasus meninggalnya bayi pasien asal Lamasaring Kec. Balanipa, membuka rincian anggaran Covid-19 RSUD, dan memberikan sanksi kepada petugas dokter yang menolak pasien untuk ditangani.
Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar didampingi direktur RSUD Polewali dr. Emy Purnama dan tim gugus tugas penanganan Covid-19 Polewali Mandar menyambut aspirasi yang disampaikan masyarakat dari Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar.
Kehadiran aliansi ini karena dilatarbelakangi kasus pasien rujukan puskesmas terkonfirmasi positif covid-19 berinisial A warga Kecamatan Balanipa soal penanganan tindakan operasi ibu melahirkan yang di lakukan RSUD Polewali.
Bupati mengajak massa yang mendatangi kantornya untuk duduk bersama sembari berdialog terkait tuntutan massa. Bupati mengakui, Pihak RSUD Polewali masih terkendala fasilitas yakni belum memiliki kamar operasi khsusus bagi pasien positif covid-19 sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan pasien tersebut. Namun demikian tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa perlu disikapi dengan bijak, sebab RSUD telah berupaya merujuk pasien ke beberapa rumah sakit terdekat agar segera mendapat pelayanan utamanya di rumah sakit Regional Sulbar.
“Kita akui, keterlambatan operasi pasien ibu hamil yang terinveksi covid-19, karena alat untuk operasi itu anggarannya sangat besar, saya kaget kita hitung hitung akan buat kamar khusus operasi untuk fasilitas rumah sakit pratama itu danaya Rp 5 Milyar,” ungkapnya.
Agar tidak terulang hal yang sama, Bupati akan memenuhi kebutuhan kelengkapan fasilitas medis khusus penanganan pasien terkonfirmasi covid -19. Pemkab akan membuat kamar operasi dan fasilitas penunjang lainnya, khusus menangani pasien Covid-19 di rumah sakit Pratama Wonomulyo.
Bupati pun, mengajak aliansi mahasiswa untuk bekerjasama untuk turun bersama pemkab memberikan pemahaman keluarga pasien untuk bersedia melakukan rapid test Covid-19. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pelaksanan program GeDoor bersih covid 19, tim gugus tugas penangangan Covid-19 yang berkeliling desa, sejumlah warga menghindari petugas kesehatan untuk melakukan rapid test dengan alasan takut. Padahal apa yang dilakukan pemkab semata untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih meluas lagi.
Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan penjelasan bupati serta Plt Direktur RSUD Polewali, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Aksi massa mendapat pengamanan dari pihak Polres Polewali Mandar. (Aty Achmad)
