Lukman menyerahkan pembayaran pembebasan lahan relokasi korban bencana gempa bumi di Majene secara simbolis, Sabtu (26/6).
Majene, mandarnews.com – Di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Majene, Lukman Nurman menyelesaikan pembebasan lahan relokasi korban bencana gempa bumi di dua kecamatan, yakni Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dan Desa Mekkata Kecamatan Malunda, Sabtu (26/6).
Lukman mengaku senang bisa menyelesaikan target pembayaran tersebut sebelum masa jabatannya habis. Pembayaran yang dilakukan hanya 50 persen karena sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk sharing (50 : 50), namun rupanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene lebih cepat dibanding Pemprov Sulbar.
Di lokasi, Lukman mengatakan telah berusaha keras menepati janji untuk membayarkan lahan relokasi sebelum mengakhiri masa tugasnya.
Ia juga memohon maaf dan mengapresiasi segala upaya dari organisasi perangkat daerah terkait karena telah bekerja maraton.
“Memang saya terpaksa sedikit mengintervensi karena jangan sampai saya keluar masih ada utang yang saya tinggalkan, belum lagi saat pergantian kepemimpinan yang bisa saja berbeda kebijakan,” ucap Lukman.
Ia juga terkesan dengan lahan relokasi yang kelak akan dibangun pemukiman warga, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan bangunan lainnya. Pemandangan bagus diharapkan dapat diterima warga dan dapat hidup dengan nyaman dan aman.
”Tinggal 9 jam lagi saya akan mengakhiri jabatan saya sebagai Bupati. Alhamdulillah karena target menyelesaikan tanah bisa diwujudkan,” tandas Lukman.
Tak lupa ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin Majene bersama almarhum Fahmi Massiara masih banyak terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan (Perkimtan) Lies Hirawati melaporkan, ada tujuh orang yang dibayarkan, termasuk menerima alas hak, sertifikat, dan lima sporadik.
Untuk luas lahan relokasi secara keseluruhan 21.368 meter yang kemudian pembesarannya dibagi dua menjadi 10.864 persegi. Lalu untuk total biayanya Rp1 milyar 73 juta dan tanggungan Pemkab Majene sebanyak Rp536 juta.
“Anggaran seluruhnya itu Rp1 milyar 73 juta kemudian terbagi dua sehingga menunggu pihak provinsi untuk membayar pada saat APBD perubahan,” pungkas Lies. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
