Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam
MAMASA, mandarnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamasa sementara meneruskan dua kasus ke KSN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) netral.
Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (30/1) menerangakan telah ada dua kasus ASN yang telah diteruskan ke KASN sementara beberapa masalah lainnya masih pada tahap investigasi atau pendalaman.
“Saya belum bisa menyebutkan nama dan alamat detailnya karena bagian hukum Bawaslu lebih tahu mekanismenya namun kasus tersebut menyangkut keterlibatan ASN dalam politik praktis,” tuturnya.
Ia menjelaskan, ada beberapa laporan mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis baik itu di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Bumal dan Kecamatan Bambang namun beberapa kasus lainnya masih didalami.
Rustam mengungkapkan, beberapa kasus belum diketahui persis apa faktor yang menyebabkan keterlibatan apakah ketidaktahuan terhadap aturan atau sengaja mengabaikan, yang pasti dalam Undang-undang ASN itu dilarang bahkan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat jelas bahwa ASN, TNI , Polri, Aparat Desa bahkan BPD dapat berakibat pidana.
” Khusus aparatur sipil negara bisa saja dua resiko, baik itu sanksi pidana maupun kode etik melalui KASN,” jelas Rustam.
Ia berharap, ASN netral dalam Pemilu dan benar-benar memposisikan diri sebagai aparatur yang diikat oleh undang-undang dan tidak terlibat dalam politik praktis karena bisa berdampak pada kerugian diri sendiri dan orang lain.
Berita Terkait : https://mandarnews.com/2019/01/15/oknum-kades-diperiksa-bawaslu/
Ia meminta, masyarakat ikut membantu proses pengawasan Pemilu jika ada hal yang ditemukan melanggar dan tidak sesuai ketentuan agar dilaporkan ke Bawaslu.
Sementara salah satu tokoh di Mamasa, Demianus Tarra saat dikonfirmasi, di Kota Mamasa menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Bawaslu Mamasa karena telah berani merespon dan menindak oknum-oknum yang diduga melanggar aturan.
“Ini adalah salah satu peringatan bahwa aparatur sipili negara memang penting menjaga netralitas dalam setiap momen politik ,” ungkapnya.(Hapri Nelpan)