Pertemuan Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, yang didampingi Kepala OPD dan Asisten, dengan Aktivis Anti Korupsi.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, membeberkan jika pihaknya tengah mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh H. Samsul Mahmud ketika menerima massa Aktivis Anti Korupsi di Kantor Bupati Polewali Mandar usai aksi unjuk rasa, Rabu (7/5/2025).
“Kami ada tim sebenarnya untuk mengevaluasi teman-teman OPD, itulah yang kami lakukan sekarang ini. Jika tidak profesional, tentu akan kami evaluasi,” ujar H. Samsul.
Terkait desakan Aktivis Anti Korupsi untuk mencopot pejabat yang tidak kompeten, H. Samsul menyampaikan kalau harus ada rujukan yang jelas mengenai hal itu.
“Teman-teman tidak bisa langsung teriak ‘copot’, tentu ada prosedur dan mekanismenya. Saya selalu sampaikan pada teman-teman di internal, yang dibutuhkan adalah kinerja dan integritas yang baik,” kata H. Samsul.
Perihal penggunaan anggaran, H. Samsul mengakui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengaudit, Inspektorat juga sudah jalan.
“Itu artinya kita ingin tahu bagaimana situasinya, terutama dalam penggunaan anggaran. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya rumah sakit. Rumah sakit ini kan BLUD, jadi pengelolaan anggarannya memang di rumah sakit itu sendiri,” sebut H. Samsul.
Menurut H. Samsul, itulah mungkin yang menyebabkan ketidaksinkronan antara Badan Keuangan dengan rumah sakit karena mereka yang mengelola anggaran sendiri.
“Kita ini kan mau Polman lebih baik, kita mau bagaimana supaya sesuai dengan tagline. Tapi, tidak mungkin kalau Bupati sendiri, tentu dibutuhkan OPD,” pungkas H. Samsul. (ilm)
