Pertemuan Eksponen Perjuangan dengan DPRD Mamasa
Mamasa, mandarnews.com – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa guna menyampaikan sejumlah tuntutan, Selasa (24/9/2019).
Dalam pernyataan sikapnya, Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa menilai, prosedur penempatan pejabat Eselon II, Eselon III, dan pelelangan proyek dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamasa tidak transparan dan kental dengan isu jual beli jabatan dan proyek, serta arah pembangunan Mamasa dirasa tidak jelas.
Maka, Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1.Menolak dengan keras praktek jual beli jabatan dalam proses penempatan pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa. Apabila ditemukan adanya praktek jual beli jabatan ataupun praktek lainnya yang menyalahi prosedur dalam penempatan pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Mamasa, maka akan dilakukan semua upaya yang diperlukan secara maksimal agar pelakunya mendapat hukuman yang setimpal; dan
2.Menuntut secara tegas Pemkab Mamasa untuk melaksanakan proses tender pelaksanaan pembangunan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan adanya proses tender dan pengerjaan proyek yang terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), apalagi jika dikerjakan sendiri oleh pengguna anggaran, maka akan dilakukan segala upaya hukum secara maksimal untuk menyeret pelakunya ke hadapan pengadilan.
Menurut Koordinator Audiensi, Nurhadi Lake Pulio, Eksponen Perjuangan merupakan wadah diskusi yang ikut dalam perjuangan Kabupaten Mamasa dan secara konsisten melakukan perjuangan secara terus menerus.
“Mengapa kami tergerak ke DPRD, sebab pemikiran kami lembaga inilah tempatnya untuk membicarakan sejumlah hal menyangkut perjuangan Kabupaten Mamasa,” ujar Nurhadi.
Pihaknya berharap, perekrutan jabatan atau penempatan jabatan tidak dengan budaya bayar-membayar, terlebih menempatkan orang tidak sesuai keahliannya.
“Perencanaan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan hingga sekarang tidak dapat dimengerti kemana arahnya. Tidak diketahui persis tiap tahunnya apakah yang menjadi rancangan pembangunan akibat tidak adanya transparansi,” kata Nurhadi.
