Ia berharap, kiranya kedepannya ada data yang dapat menjadi pedoman dari yang disampaikan sehingga benar-benar menjadi pusat konsentrasi untuk mengawal.
Anggota DPRD Mamasa, Junaedi memaparkan, Mamasa diperjuangkan karena kebutuhan masyarakat dan juga demi kemajuan masyarakat Mamasa, sehingga kedatangan Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa kendati dapat dikatakan lambat namun tidak apa-apa demi kemajuan bersama.
“Ada beberapa LSM datang ke rumah bertanya, mengapa ada pembebasan lahan sekian miliar, saya katakan kurang saya tahu sebab saat pembahasan anggaran tahun 2019 tidak dimunculkan bahwa akan ada pembebasan lahan,” ujar Junaedi.
Ia menjabarkan, yang dibicarakan memang hal yang prinsip sehingga pola pemerintahan tidak terkesan pemerintahan pribadi, jangan hanya dinikmati segelintir orang.
H. Junuriah yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Mamasa menyampaikan, soal mutasi pejabat yang tadi dibicarakan tentu akan menjadi rekomendasi terhadap eksekutif guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dimana penempatan sesuai dengan keahlian atau latar belakang keilmuan pada bidangnya.
“Tugas DPRD tentu akan menjalankan pengawasan namun kerjasama dari masyarakat tetap diperlukan dalam bersama-sama melakukan pengawasan,” kata H. Junuriah.
Sedangkan mengenai masih adanya beberapa sekolah yang bangunannya masih tertinggal, H. Junuriah berpendapat bahwa hal itu juga memang sangat perlu menjadi perhatian, terlebih guru yang berprestasi jangan ditarik ke struktural.
Muh. Sapri Malik sebagai anggota DPRD Mamasa menyebutkan, persoalan money politic dan KKN memang menjadi kegelisahan bersama sebab ini bukan hanya menjadi persoalan bagi Eksponen tapi DPRD juga merasakan hal yang sama.
“Ini mesti menjadi perhatian bersama semua komponen masyarakat untuk kemudian saling mendukung dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada,” ucap Sapri.
Ia menerangkan, soal penempatan jabatan memang sangat disyukuri karena ada upaya perhatian bersama dalam melakukan pencegahan.
“Sesuai Permendagri No.33 Tahun 2019, kita dituntut tentang penggunaan E-planning sehingga tidak dapat main-main soal penyusunan anggaran tahun 2020,” tukas Sapri.
Ia juga mengajak untuk bersama-sama mengawal persoalan-persoalan yang ada, sehingga DPRD juga dikuatkan melalui partisipasi masyarakat. (Hapri Nelpan)
Editor: Ilma Amelia
