Wakil Ketua DPD Gerindra Sulbar, Syahrir Hamdani.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syahrir Hamdani, meluruskan sejumlah pemberitaan yang beredar soal pencopotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar berinisial R sebagai Ketua Fraksi Gerindra.
Di dalam pemberitaan yang dimaksud, disebutkan jika Mahkamah Partai Gerindra Sulbar telah memerintahkan untuk mencopot R sebagai Ketua Fraksi.
“Saya ingin mengoreksi beberapa berita yang telah beredar. Pertama, di tingkat kabupaten maupun provinsi tidak dikenal istilah mahkamah partai. Mungkin karena sebagian rekan-rekan mengetahui bahwa di tingkat pusat memang ada mahkamah partai, sehingga menganggap di tingkat provinsi juga ada. Padahal, itu tidak ada,” ujar Syahrir Hamdani kepada awak media saat ditemui di kediamannya, Jumat (15/5/2026).
Kemudian, Syahrir juga membantah pemberitaan yang menyebut tim ini memerintahkan agar yang bersangkutan dipecat atau dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Gerindra Sulbar.
“Itu tidak benar. Hasil rapat kami bukan mencopot, melainkan merekomendasikan pencopotan. Kewenangan kami hanya sebatas itu. Tim dibentuk untuk melakukan klarifikasi, dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kami menyusun rekomendasi,” kata Syahrir.
Ia menegaskan, keputusan ini tidak bersifat final, melainkan rekomendasi. Kewenangan untuk mengambil keputusan sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPD pun telah menggelar rapat dan menyetujui hasil rekomendasi tim klarifikasi.
Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan diteruskan ke DPP beserta seluruh bukti pendukung dan pemberitaan media.
“Apapun keputusan DPP nantinya, kami akan menerimanya. Bagi kami, yang terpenting adalah menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak melindungi kader yang dinilai telah merugikan nama baik partai. Sebagaimana berulang kali ditegaskan oleh Bapak Prabowo Subianto, jangan ada kader Gerindra yang melakukan tindakan yang merugikan rakyat atau partai, lalu berupaya berlindung di balik nama Partai Gerindra,” tutur Syahrir.
Dirinya mengemukakan, selama kurang lebih satu setengah hingga dua bulan terakhir, DPD Partai Gerindra Sulbar berada dalam tekanan publik. Di berbagai media terus bermunculan berita mengenai persoalan ini, yang bermula dari masalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Syahrir menekankan, partai tidak mempersoalkan program MBG, karena itu merupakan program pemerintah yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, akhir-akhir ini Partai Gerindra menjadi sorotan dan sasaran kritik.
“Ada yang menilai kami diam, bahkan menuduh kami terkesan membela dan tidak mau berbicara. Atas situasi itulah, pimpinan DPD membentuk sebuah tim yang bernama Tim Klarifikasi, bukan mahkamah partai. Saya diminta memimpin tim tersebut. Sejujurnya, sejak awal saya menyampaikan bahwa sebaiknya bukan saya yang memimpin. Namun, keputusan partai menetapkan saya untuk memimpin bersama rekan-rekan lainnya,” ucap Syahrir.
Tim inilah yang bertemu langsung dengan anggota dewan R. Mengingat berbagai informasi yang beredar di luar sudah sangat memengaruhi citra partai di tingkat provinsi, Partai Gerindra merasa perlu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi.
Terkait dengan MBG, tambah Syahrir, partai tidak mempersoalkan siapa pun yang memiliki usaha di bidang tersebut. Mau memiliki satu atau sepuluh unit, itu bukan persoalan. Yang menjadi perhatian adalah karena persoalan ini telah berkembang menjadi opini publik, sehingga partai perlu memberikan perhatian serius. (ilm)
