Pendirian tenda pengungsian di halaman Kantor Bupati Majene.
Majene, mandarnews.com – Forum Pemerhati Penyintas (FPP) Gempa Sulawesi Barat (Sulbar) mendirikan tenda pengungsian di halaman Kantor Bupati Majene, Senin (26/9).
Terlihat massa yang mendirikan tenda juga membawa beberapa hasil tani seperti singkong yang kemudian dibakar di lokasi tersebut untuk dimakan bersama.
Dicky Zulkarnaen, anggota FPP Gempa Sulbar mengatakan, didirikannya tenda pengungsian di depan mata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene sebagai pengingat kepada Pemkab bahwa selama 1 tahun 9 bulan, belum ada bantuan signifikan yang dilakukan pemerintah, terutama untuk hunian tetap atau bantuan stimulan tahap kedua.
Saat ini di lokasi pengungsian, masih banyak warga, sekitar 116 kepala keluarga yang masih tinggal di hunian sementara dan tenda-tenda darurat yang kondisinya masih sangat memprihatinkan.
“Ini tujuannya sebagai bentuk protes kepada pemerintahan bahwa mereka harus melihat warganya yang masih mengungsi dan harus segera menuntaskan tanggungjawab mereka, terutama hak-hak hidup mereka. Jadi, ini mengingatkan kembali pemerintah bahwa mereka masih punya tugas untuk segera diselesaikan, terutama di Dusun Rui dan Aholeang, Desa Mekkatta,” ujar Dicky.
Meraka pun menuntut agar pemerintah menjelaskan kondisi yang sebenarnya, mengapa ada keterlambatan sehingga hunian tetap belum bisa disegerakan diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene Ilhamsyah menyampaikan bahwa pihaknya, dalam hal ini Pemkab Majene selalu berusaha keras dalam artian bantuan untuk keluarga kami (korban gempa) di Ulumanda dan Malunda pasca gempa, bisa terealisasikan sepenuhnya.
Ilham mengatakan, pada Kamis (15/9), pihaknya, Pemkab, bersama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Majene telah melakukan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ada beberapa poin yang kami konsultasikan terkait adanya keputusan surat edaran yang dikeluarkan oleh BNPB tentang rumah rusak berat ditanggung pemerintah pusat, sedang Pemprov, dan ringan Pemda. Pemda dan Pemprov sudah membuat surat pernyataan tentang ketidakmampuan atau ketidaksanggupan. Kami sudah kirim sebelumnya, dan kami kembali follow up melalui konsultasi ini,” ujar Ilham.
Hanya saja, kebetulan yang menerima rombongan pada saat itu adalah salah satu Direktur di BNPB dan tentunya akan disampaikan kepada Kepala BNPB.
“Belum ada hasil dari kunjungan tersebut, tapi kami berharap secepatnya hasil itu diterima,” sebut Ilham.
Adanya pendirian tenda ungsi di depan Kantor Bupati Majene, ia pun mengerti bahwa ini adalah salah satu upaya teman-teman agar segera dilakukan penanganan.
“Ini sebagai bentuk pengingat untuk mengingatkan kepada kami (Pemda), tapi pemerintah daerah tidak diam. Kami juga terus melakukan berbagai upaya, baik itu konsultasi, komunikasi agar pemerintah pusat segera memberi kejelasan kapan tahap kedua ini segera turun untuk bisa disalurkan kepada keluarga kita yang masih belum menerima bantuan,” tukas Ilhamsyah.
Setelah berjam-jam melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Majene, Sekretaris Daerah Ardiansyah menemui FPP Gempa Sulbar.
Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan setelah pertemuan keduanya, yakni Pemda agar segera menyalurkan bantuan stimulan tahap kedua untuk penerima desa-desa di Kecamatan Malunda yang belum tersentuh sama sekali dan saat ini Pemda Majene tengah memperjuangkan reverifikasi ke BNPB Pusat.
Di samping itu, menjadwalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) keliling di Desa Mekatta satu kali satu bulan, akan mengaktifkan kembali Puskesmas Pembantu (Pustu), dan akan memperjelas Kepala Puskesmas Malunda dan Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 29 September 2022.
Selain itu, juga disepakati tentang pelayanan sosial lainnya seperti memperjelas dan memperbaiki mekanisme pembayaran listrik di pengungsian Dusun Rui dan Aholeang, memerbaiki pengerjaan hunian tetap yang sementara dikerjakan di pengungsian yang dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) serta masa kontrak, gambar, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), memerbaiki pematangan lahan juga pembangunan drainase dan sanitasi di lokasi ungsi dengan menghadirkan seluruh bagian terkait.
Setelah adanya kesepakatan, FPP Gempa Sulbar kemudian melepaskan tenda-tenda yang dibangun lalu membersihkan sampah yang ada. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
