Ketua HMI MPO Majene, Ahmad.
Majene, mandarnews.com – Pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur Bahtiar Baharuddin di Sulawesi Barat (Sulbar) selama ini banyak menimbulkan pro kontra publik.
Jelas ini menjadi patologi baru dalam pemerintahan Sulbar yang seharusnya perlu untuk segera dievaluasi.
Menyambung dari apa yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Taufan Pawe saat melakukan rapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bahwa ada Pj yang memosisikan dirinya sebagai defenitif, bahkan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak melakukan jalur koordinasi ke Kemendagri.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Majene Ahmad mengatakan, di Sulbar, selama kepemimpinan Pj Bahtiar banyak terjadi polarisasi sesuka hatinya. Tentu apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI tersebut sangat sesuai dengan kondisi faktual Sulbar hari ini.
“Sebagai contoh konkretnya kita bisa melihat soal ego STPDN dan non STPDN. Misalkan, Pjs bupati di tiga kabupaten adalah alumni purna sementara mereka adalah pejabat yang sebelumnya gagal di OPD-nya, sedangkan masih banyak pejabat yang lebih senior dan punya pengalaman lebih dari mereka,” jelas Ahmad.
Ia juga menambahkan, Pj Bahtiar mengangkat seangkatannya di STPDN menjadi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar.
Sekretaris pindah tidak lama setelah Bahtiar dilantik jadi Pj Gubernur Sulbar, padahal dia Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, rela jadi staf biasa selama kurang lebih 100 hari. Langsung dilantik menjadi Sekretaris, bahkan diduga sekarang sudah jadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Sulbar.
“Bukan hanya hal tersebut yang menjadi penyimpangan kebijakan Bahtiar selama menjadi Pj Gubernur Sulbar. Masih banyak kasus lain hasil dari produk pemerintahan Bahtiar yang tentunya tidak sesuai dengan spek asas kebutuhan dan asas manfaat masyarakat. Oleh karenanya, tidak ada alasan yang tepat untuk tidak segera menarik Bahtiar sebagai Pj Gubernur. Sekiranya Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kemendagri untuk segera membahas dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sulbar yang sudah beberapa kali kami suarakan, yaitu copot Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulbar. Hal ini kemudian kita anggap langkah konkret yang solutif untuk menjaga kondusifitas regional Sulbar akibat pemerintahan Pj Bahtiar yang dianggap menyalahi ketentuan yang berlaku,” tegas Ahmad.
Ia juga mengaku siap berangkat ke Jakarta untuk berdiskusi langsung dengan Mendagri bersama Komisi II DPR RI untuk membahas hal tersebut.
“Kami tidak asal bicara, intinya banyak data yang telah ditemukan, baik itu data tertulis ataupun data fakta di lapangan yang tentunya tidak bisa kita uraikan satu persatu melalui tulisan ini. Oleh karenanya, kami sangat berharap untuk bagaimana kemudian DPR RI dan Mendagri memberikan ruang berdiskusi lebih lanjut soal pemerintahan Bahtiar selama di Sulbar,” tutup Ahmad. (Ptr/rls)
