Ketua FPPS, Nirwansyah. (Foto: Ist)
Mamuju, mandarnews.com – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak perlu diprotes.
Demikian menurut Ketua Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Nirwansyah, Jumat (21/5).
Menurutnya, masalah 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu sama seperti honorer yang ada di instansi pemerintahan lainnya, memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes.
“Hampir setiap tahun ada penerimaan ASN. Banyak honorer yang ikut mengadu nasib mengikuti tes dan tidak semuanya lolos, tapi tidak pernah dipersoalkan. Mengapa pegawai KPK yang tidak lolos jadi polemik,” tutur Nirwansyah.
Apalagi, lanjutnya, tidak semua pegawai KPK yang ikut tes dinyatakan tidak lolos.
“Karena tidak semua pegawai KPK tidak lolos menurut saya perlu protes hasil tes yang sudah ditetapkan, ” tambah Nirwansyah.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan jika Presiden memberikan wawasan kebangsaan pegawai KPK, apalagi saat ini paham-paham radikalisme menghantui tubuh KPK.
“Kaitan dengan ujian wawasan kebangsaan itu akan terus berlanjut dan sudah ada pernyataan Presiden bahwa 75 anggota KPK ini yang tidak lolos akan diberi pendidikan secara khusus untuk kembali menguatkan wawasan kebangsaannya,” kata Nirwansyah.
Ia menganggap jika TWK adalah proses yang penting sebagai salah satu pondasi untuk menilai KPK. Selain itu, TWK juga dapat menjadi tolak ukur pada setiap pegawai KPK untuk menciptakan atmosfer yang sehat di antara pegawai dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Jadi, tidak benar akan ada upaya pelemahan oleh Presiden melalui TWK pegawai KPK,” ujar Nirwansyah.
Bahkan Presiden Jokowi pun telah bersuara terkait hal tersebut dengan menyatakan akan memberikan pendidikan wawasan kebangsaan secara khusus untuk 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Nirwansyah menganggap pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK itu hanyalah isu yang dibuat untuk menyesatkan publik. Terkait isu pelemahan KPK, ia mengatakan jika hal tersebut hanyalah kontrak narasi yang sengaja dibangun untuk mendapat simpati publik.
“Kalau ada yang menyatakan bahwa KPK diperlemah, itu hanya orang-orang lebai yang selalu berprasangka buruk terhadap pemerintah,” tutup Nirwansyah.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
