Sekretaris Bawaslu Mamasa, Edison (kiri) dan Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam (kanan) saat dikonfirmasi di kantornya
MAMASA, mandarnews.com – Gaji Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum dibayarkan menjadi perbincangan publik membuat Bawaslu Mamasa angkat bicara. Publik mengetahui informasi perihal gaji Panwaslu yang belum dibayarkan bermula dari postingan salah satu akun facebook, Rido Arnold.
“Bagaimana Panwas mau bekerja maksimal jika tiga bulan gaji Panwas belum dibayar,” tulis Rido Arnold di wallnya.
Dikonfirmasi, salah satu anggota Panwascam di Kabupaten Mamasa (tidak disebutkan namanya) mengungkapkan, terakhir gajinya dibayarkan pada Desember 2018. Untuk 2019 belum ada pembayaran.
Diakuinya, gaji biasanya direkap per tiga bulan. Tapi ia berharap sebaiknya dibayar perbulan agar mendukung pekerjaan. Apalagi kegiatan Panwas tiada henti.
“Kami kadang harus menggunakan uang sendiri dalam menjalankan kerja dan bisa jadi ada rekan Panwas yang meminjam uang terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia berharap, harusnya gaji tiap bulan karena kerja Panwas jalan tiap saat.
Ia membeberkan gaji Panwas Kecamatan. Untuk ketua Rp 1.800.000 dan anggota Rp 1.600.000, sedangkan staf per orang Rp. 1.250.000. Sekuriti dan pramubakti Rp 1.000.000, operator Rp 1.200.000 dan sekretaris Panwascam Rp1.300.000.
Hal senada disampaikan anggota Panwas yang lain. Ia mengatakan, dirinya sering kesulitan karena gaji yang lambat dibayarkan, demikian juga uang transportasi.
“Paling tidak, uang transportasi menjadi perhatian utama,” serunya.
Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (27/2), menerangkan bahwa hal itu merupakan masalah umum di Bawaslu se-Sulbar dan bukan hanya di Mamasa.
“Dana yang keluar itu juga digunakan untuk beberapa bentuk kegiatan lain
namun untuk lebih jelasnya Sekretaris Bawaslu Mamasa yang lebih tahu,” sebut Rustam.
Merespon hal itu, Sekretaris Bawaslu Mamasa, Edison menjelaskan, sebenarnya dana masuk sejak minggu lalu namun di minggu ini baru dapat dibayarkan lantaran kegiatan padat dan pelayanan BRI juga agak lambat. Ia juga menyebut bahwa hal tersebut menjadi masalah umum di Bawaslu se-Sulbar.
Peraturan Sekjen Bawaslu RI, kutip Edison, pembayaran itu tidak dilakukan di awal bulan melainkan di tiap tanggal 5 pada bulan berikutnya dan pencairan itu bertahap.
Edison menguraikan, jumlah anggota Panwascam yang dibiayai 51 orang dan PPL 181 orang, ditambah staf masing-masing kecamatan 136 orang dan pengawas desa/kelurahan Pemilu Desa 181 orang se-Kabupaten Mamasa.
Edison menjelaskan, ketersediaan dana dalam satu tahun untuk gaji sekitar Rp 8 milliar untuk honor Staf Kabupaten (non PNS) ditambah honor Panwascam dan staf non PNS kecamatan, honor kepala sekretariat Panwas, staf pengelola keuangan kecamatan dan PPL. Katanya, untuk biaya kegiatan dan gaji saja selama 2 bulan sekitar Rp 200 juta lebih.
Ia menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi jika hal tersebut dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bahwa Bawaslu terbuka untuk informasi pengelolaan.(Hapri Nelpan)
