Dialog. Massa aksi dari IM3I sedang dialog dengan Pemda Majene, Rabu 25 Oktober 2017
Majene, mandarnews.com – Sejumlah pengurus Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) menggelar aksi demo di Tugu Pahlawan dan Kantor Bupati Majene, Rabu 25 Oktober 2017.
Saat aksi di Kantor Bupati, pengurus IM3I ini silih berganti berorasi di depan sejumlah pejabat teras Sekertariat Daerah (Setda) Majene. Termasuk Plt Sekda Majene, Burhanuddin.
Dalam orasinya, Ketua IM3I, Abdul Rahman Wahab mengatakan, defisit yang melanda Majene tahun 2016 dan 2017 harus menjadi pelajaran buat Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut Maman sapaan akrab Abdul Rahman, tahun 2018 mendatang Pemda harus menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang membebani keuangan daerah.
“Supaya bisa sedikit menekan angka potensi defisit di tahun 2018,” tegas Maman.
Oleh karena itu, IM3I meminta kepada Pemda agar melakukan uji publik RAPBD 2018 yang sementara dibahas. Hal itu sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik.
“Sehingga masyarakat bisa melihat dan menilai apakah perencanaan APBD 2018 tersebut betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat yang akan menjadi skala prioritas program pemerintah,” kata Maman.
Sementara itu, Sekda Majene, Burhanuddin mengatakan, selama ini Pemda telah transparan dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Namun tuntutan uji publik oleh IM3I tidak bisa dilaksanakan.
“Itu (uji publik) tidak akan bisa dijamin akan dilaksanakan karena itu keluar dari mekanisme. Apalagi bukan cuma ini yang akan dilakukan pemerintah daerah,” kata Burhanuddin.
Bentuk transparan yang dimaksud Burhanuddin adalah RAPBD dan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diupload ke website Pemda selama ini. Ia menyebutkan, akhir November setelah pembahasan RAPB 2018 itu akan diupload ke website.
“Akhir November itu pasti sudah ada, silahkan dibuka (website). Memang sudah perintah itu, harus diupload di website. Tidak boheh tidak dan kita dituntut transparan,” jelasnya.
Selain itu, Burhanuddin memeriksa website Pemda tersebut. Kalau ada yang diragukan, kata Burhanuddin, ia menyarankan agar mahasiswa itu ke Badan Perencana Daerah (Bapeda) untuk bertanya soal perencanaan secara lengkap.
“Kalau ada yang diragukan, silahkan ke Bapeda. Disana diolah, ujung perencanaan ada disana,” tutup Burhanuddin. (Irwan Fals)
