Tokyo, Jepang, 12 November 2026 – Metode kaji ulang program pemerintah (gyosei jigyo review) berbasis partisipasi warga yang diperkenalkan dari Jepang kini mulai dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia menggunakan anggaran negara sendiri. Capaian strategis tersebut mengemuka dalam pertemuan pemaparan hasil yang digelar di Ruang Pertemuan Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Tokyo, pada Kamis (12/11/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah Jepang, yakni Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional MOFA Imafku Takao dan Direktur Urusan Kerja Sama NGO Iwakami Kenzo. Dari pihak Indonesia, delegasi dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si. Dalam forum tersebut, lembaga kajian kebijakan Jepang Japan Initiative (Kōsō Nippon) bersama Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, serta mitra LSM lokal (Yayasan Nusantara Sejati) memaparkan hasil kerja sama selama sekitar enam tahun dalam memperkenalkan metode yang diadaptasi dari sistem pemilahan program (jigyo shiwake) di Jepang tersebut.
Selama masa kerja sama yang didukung oleh Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Jepang, metode program review ini telah diterapkan di lingkungan pemerintah Indonesia, khususnya di BSKDN Kemendagri, hingga dijalankan pada tingkat nasional. Materi kaji ulang ini juga telah resmi diintegrasikan menjadi kurikulum dan buku ajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, perwakilan Kemendagri menegaskan bahwa kaji ulang program sangat penting untuk mengukur dampak nyata dan manfaat program pemerintah bagi masyarakat. Sebagai wujud kemandirian dan keberlanjutan, Kemendagri kini mengalokasikan anggaran negara sendiri untuk mendampingi pemerintah daerah secara langsung, antara lain di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantul, Kabupaten Supiori, hingga tingkat desa.
Sementara itu, pihak Jepang menyampaikan bahwa pada awal pelaksanaan program review, Jepang juga sempat mengalami kesulitan, terutama dalam menyusun lembar kaji ulang. Namun, setelah dijalankan secara konsisten setiap tahun, siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (Plan-Do-Check-Act/PDCA) dapat berjalan dengan baik. Mantan kepala bagian kebijakan Jepang yang turut hadir menilai bahwa metode ini harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, seraya berharap Indonesia dapat membangun modelnya sendiri sehingga kedua negara dapat saling belajar.
Pertemuan di MOFA ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan studi delegasi Indonesia ke Jepang, yang juga mencakup pembelajaran mengenai program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, serta koperasi pertanian di Kota Kawamoto, Prefektur Nara. Melalui kepemimpinan Dr. T.R. Fahsul Falah dan kolaborasi lintas instansi, delegasi Indonesia berencana memanfaatkan berbagai pelajaran tersebut dalam perumusan kebijakan di tanah air serta berharap pendampingan dari pihak Jepang dapat terus berlanjut.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
