Logo Kemkominfo. Sumber foto: kominfo.go.id
Bogor – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).
Arahan Presiden tersebut yaitu pertama, terkait evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” ujar Presiden.
Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur.
“Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari. Kemudian apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” kata Presiden.
Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster, seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.
“Pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua,” sebut Presiden.
Dari laporan yang diterima, pekerja migran Indonesia yang telah kembali berjumlah 89 ribu orang dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu orang.
