“Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ucap Presiden.
Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa (DD) yang semuanya telah berjalan.
“Saya ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini,” tutur Presiden.
Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.
“Saya minta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos,” tukas Presiden.
Kepala Negara pun meminta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan sehingga bisa segera dilakukan koreksi di lapangan.
“Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus dimanage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” beber Presiden.
Kepala Negara juga meminta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila ditemukan penyimpangan, bisa diketahui secara cepat. (rilis Kemkominfo)
Editor: Ilma Amelia
