Warga Desa Kabiraan ketika menyampaikan aspirasi di depan Kantor Desa Kabiraan/Foto: Ist.
Majene, mandarnews. com – Puluhan warga Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, melakukan aksi demo di depan Kantor Desa Kabiraan, Rabu 25 Oktober 2017.
- Baca kumpulan berita tentang : Kepala Desa Kabiraan
Mereka menuntut Kepala Desa Kabiraan, Paharuddin mundur dari jabatannya. Lantaran, masyarakat menilai kepala desa sudah tak mampu lagi menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
“Kami cuma menuntut pak desa mengundurkan diri dari jabatannya. Karena kami masyarakat menganggap pak desa sudah tidak mampu menjalankan tugasnya,” tegas Koordinator Lapangan, Usman, usai aksi yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.30 Wita.
Usman juga menilai, selama ini banyak program tahun 2016 yang belum terealisasi. Kemudian Kades Kabiraan Paharuddin, kata Usman, jarang masuk kantor. Ia selalu berada di Majene dan Mamuju.
“Sehingga, ia lupa tanggung jawabnya sebagai kepala desa Kabiraan,” katanya.
Menurutnya, salah satu program tahun 2016 belum terealisasi yakni jamban keluarga dan rabat beton di jalan Kampung Baru yang hingga kini belum selesai dikerjakan.
“Sedangkan anggaran tahun 2017 baru 50 persen sudah selesai, tapi kenyataan di lapangan tidak ada.
Jadi, kalau berita acara pemunduran diri tidak ditandatangani pak desa Kabiraan, kami siap menempuh jalur hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota BPD Kabiraan, Anas mengaku, keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut sudah disampaikan ke kepala desa beberapa waktu lalu.
“Kalau itu kemarin kami bawa masalah yang belum terealisasi tahun 2016, dia (Kepala Desa Paharuddin) mengatakan bahwa kasih saya satu bulan waktu untuk menyelesaikan ini. Tapi, kenyataannya belum ada,” ujar Anas.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Kabiraan Paharuddin mengapresiasi aksi yang dilakukan warga. Namun ia juga menyesalkan aksi tersebut.
“Kalau menurut versi saya, mereka telah melakukan intimidasi. Kenapa saya menganggap intimidasi, saya bersama-sama pak kapolsek, saya menerima baik perwakilan aspirasi, saya belum bicara ucuk-ucuk disuruh untuk tanda tangan. Dan tanda tangan itu bukan saya yang buat redaksinya, dia sendiri yang buat dan dipaksa untuk tanda tangan. Jadi saya belum sempat baca, apa sih yang saya mau tanda tangan,” jelas Paharuddin.
Terkait tuntutan warga yang masih ada program tahun 2016 belum selesai dikerjakan, Paharuddin menjelaskan, persoalan pekerjaan bukan dirinya yang semuanya mengurus.
“Pada intinya adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau toh masih ada satu dua kurang, tidak dikerja ya pak, yah ini perspektif apakah masih ada yang kurang atau tidak. Mungkin kita bisa melihat lebih jauh kalau persoalan itu. Karena kecenderungan kalau kita berbicara membenarkan diri sendiri. Jadi saya tidak terlalu berkomentar soal itu, yang pasti kita sudah berusaha,” ungkap Paharuddin, yang dilantik jadi Kepala Desa Kabiraan, Rabu 8 Juni 2016 lalu.
Menurut Paharuddin, kalau ada persoalan yang menyeberang di 2016 itu harus bisa dipahami. Karena ada persoalan kurang bayar di program 2016 kemudian dibayarkan pemerintah daerah di 2017, dan itu tidak secara otomatis tidak dikerjakan diawal karena itu sudah dikasih masuk di APBD 2017.
“Jadi saya sudah berjalan sesuai rencana,” lanjut Paharuddin.
Mengenai persoalan kehadiran, secara pribadi dirinya meminta maaf kepada warga Kabiraan.
“Tiga Minggu terakhir saya tidak ada di sini. Jadi saya memohon maaf. Tapi bukan berarti ketidakhadiran saya, pelayanan tidak berjalan, karena saya delegasikan kepada aparat untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Namun pada intinya, jika masyarakat Kabiraan menginginkan mundur menjadi kepala desa, Paharuddin mengaku, siap mundur sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
“Apakah itu sesuai aturan adat maupun hukum secara nasional,” tandasnya. (Busriadi)
