Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar melakukan konferensi pers di Mamuju, Kamis (18/3).
Mamuju, mandarnews.com – Organisasi Celebes Bergerak, Netfid Sulawesi Barat (Sulbar), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar, GMNI Mamuju, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju, dan FPPI Pimkot Mamuju membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar.
Hal itu dilakukan lantaran pemerintah daerah dianggap kurang responsif terhadap situasi pasca gempa bumi yang mengguncang Sulbar 15 Januari lalu.
Aktivitas Celebes Bergerak Freddy Onara mengatakan jika seharusnya pemerintah membuka partisipasi publik/masyarakat seluas-luasnya dalam penanggulangan bencana.
Selain itu, Freddy mengatakan jika saat ini publik bertanya-tanya sejauh apa progres pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, sehingga ia mendorong adanya keterbukaan informasi publik.
“Penting bagi masyarakat harus dilibatkan agar mitigasi berjalan seiring, selain itu pemerintah juga harus terbuka terkait data. Jangan sampai ada yang mencurigai pemerintah daerah jika data yang dipakai adalah data gelondongan,” tutur Freddy pada acara jumpa pers di satu warkop di Mamuju, Kamis (18/3).
Target pemerintah provinsi Sulbar yang optimis merampungkan data bulan Juli mendatang dan memutuskan untuk tidak mendirikan hunian sementara (huntara) bagi penyintas, dianggap keliru oleh aktivis Celebes Bergerak itu.
Freddy menyampaikan, jika target perampungan data meleset, apakah pemerintah daerah menjamin ketersediaan hidup bagi penyintas selama di pengungsian.
“Kalau pemerintah menargetkan perampungan data bulan Juli oke-oke saja, tapi apakah bisa dijamin?. Sementara hingga saat ini data yang sudah dikunci pun belum dilakukan verifikasi ke lapangan,” ujar Freddy.
Untuk itu, Freddy berharap pemerintah daerah serius dalam melakukan pendataan secara faktual dengan pelibatan masyarakat sipil.
Sedangkan aktivis Netfid Sulbar Imat Totori meminta pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan pemulihan terhadap akses jalan umum, jalan tani, dan fasilitas kesehatan agar mobilitas masyarakat kembali pulih.
“Kita harapkan akses penghubung yang masih tertutup longsor juga agar diperbaiki serta memulihkan fasilitas umum dan kesehatan di wilayah terdampak. Selain ini, penting juga untuk penyandang disabilitas diperhatikan,” tutur Imat.
Sementara itu, aktivis FPPI Mamuju Irfan juga menyindir dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan. Ia menyampaikan jika ada pihak yang terbukti menyalahgunakan dana bencana maka harus dihukum kurungan penjara seumur hidup.
“Kami menyoroti jika pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dengan mempergunakan salah dana kebencanaan maka harus dihukum seumur hidup sesuai hukum yang berlaku, bukan hanya pada penyalahgunaan dana Covid-19 tapi juga pada dana-dana bencana alam harus dihukum sesuai perbuatannya,” ujar Irfan.
Sementara aktivis GMNI Adam Jauri menyebut jika secara gerakan mereka terus membuka diri kepada aktivis lain untuk tergabung dalam koalisi. Aktivis yang akrab disapa Bung AJ itu mengatakan jika advokasi kebencanaan ini akan terus konsisten mendorong masalah sosial pasca gempa.
“Kami secara konsisten akan terus mengawal seluruh rangkaian pemulihan pasca bencana ini serta membuka diri untuk seluruh kawan-kawan yang ingin bergabung dengan koalisi,” sebut Bung AJ.
Koalisi juga membuka kanal aduan masyarakat yang dapat diakses melalui akun Facebook dan Instagram Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar dan melakukan diskusi melalui WhatsApp di 082293842888.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
