
Anggota Komisi III DPRD Mamasa yang rencananya akan melakukan RDP dengan BPKD.
Mamasa, mandarnews.co – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa sedianya akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pada Rabu (5/2/2025), namun BPKD tidak menghadiri RDP tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Mamasa, Reskianto Taulabi, mengungkapkan, pihaknya menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini BPKD.
“Seharusnya rapat berlangsung pukul 10.00 Wita namun hingga pukul 12.00 Wita juga belum ada tanda-tanda kehadiran pihak BPKD,” tutur Reskianto ke awak media di ruang Komisi III DPRD Mamasa.
Padahal, RDP yang akan dilaksanakan sekaitan dengan agenda pembahasan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Refocusing Anggaran 2025, status dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamasa Tahun 2025, termasuk juga hal yang menyangkut aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu, seperti tunggakan penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa, tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta agenda reses DPRD.
‘Tidak hadirnya BPKD Mamasa sangat disayangkan dan harus reschedule (menjadwalkan ulang) RDP. Publik harus tahu bahwa inilah kondisi DPRD yang juga telah dilukai dan tidak dianggap sebagai perwakilan rakyat, bukan soal pribadi, namun menyangkut lembaga DPRD yang harus dihargai oleh Pemda Mamasa,” ujar Reskianto.
Sementara anggota DPRD Mamasa lainnya, Orsan Soleman, menyampaikan jika lewat RDP, DPRD perlu tahu kondisi rill defisit serta kondisi APBD Tahun 2025, termasuk bagaimana prosedur dan kondisi pembebasan lahan pasar.
“Celah fiskal APBD Mamasa penting untuk diketahui DPRD bersama Pemda Mamasa yang kemudian menjadi rekomendasi sekaitan langkah-langkah yang harus diambil, ” kata Orsan.
RDP tersebut rencananya akan menghadirkan lima anggota DPRD, yakni Reskianto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Orsan Soleman dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hayati dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Reski Masran dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),dan Manggowali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Upaya konfirmasi pada Kepala BPKD Mamasa, Hery Kurniawan, dilakukan melalui WhatsApp sejak sekitar pukul 13.00 Wita, namun hingga saat ini belum ada respons yang diberikan. (Yoris)
Editor: Ilma Amelia