Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly (kelima dari kanan), bersama rombongan Komisi II saat menyambangi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar.
Polewali Mandar, mandarnews.com — Bersama Komisi II, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, mengunjungi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Polman dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persoalan distribusi dan ketersediaan BBM.
Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba, menerima langsung kedatangan Ketua DPRD Polewali Mandar dan rombongan.
Dalam kunjungan tersebut, Fahry Fadly menyampaikan jika persoalan antrean BBM merupakan masalah yang harus segera mendapat perhatian serius.
DPRD Polewali Mandar, tambah Fahry, tidak ingin masyarakat terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami datang untuk membawa aspirasi masyarakat Polewali Mandar. Antrean panjang di SPBU sudah menjadi keluhan yang terus kami terima. Karena itu, kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Pertamina sekaligus mencari solusi agar persoalan ini dapat segera diatasi,” ujar Fahry.
Ia mengemukakan, DPRD Polewali Mandar ingin memastikan bahwa distribusi BBM ke seluruh SPBU di wilayahnya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Fahry juga meminta evaluasi terhadap pola distribusi dan pengawasan agar tidak terjadi hambatan yang menyebabkan antrean berkepanjangan.
“Persoalan ini tidak cukup hanya dengan saling menyalahkan, tetapi membutuhkan langkah konkret dari semua pihak, baik Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, maupun aparat terkait agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” kata Fahry.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengatur jam operasional SPBU melalui surat edaran. Fahry menyebut kebijakan serupa telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Selain itu, Pertamina juga diminta melakukan evaluasi terhadap distribusi dan pasokan BBM, termasuk kemungkinan penambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat.
“Penyaluran BBM tetap harus mengacu pada ketentuan Pertamina. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi tetap dapat dilayani sesuai aturan,” jelasnya.
Komisi II DPRD turut membahas berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang, mulai dari distribusi, kuota BBM, hingga mekanisme penyaluran ke SPBU.
DPRD Polewali Mandar pun berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat.
Selain persoalan BBM, DPRD Polewali Mandar juga menyoroti distribusi LPG bersubsidi.
“Saya kira terkait LPG, ini dibutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya warga yang berpenghasilan menengah ke atas, untuk tidak menggunakan tabung melon,” sebut Fahry.
Pertamina kemudian memberikan penjelasan terkait mekanisme distribusi BBM di wilayah Sulawesi, termasuk Kabupaten Polewali Mandar.
Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan DPRD akan dilakukan untuk mengevaluasi berbagai kendala di lapangan.
DPRD Polewali Mandar berharap hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar antrean panjang di SPBU berkurang dan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah. (rls)
Editor: Ilma Amelia
