Mahasiswa GMNI melakukan diskusi Penyintas di Lingkungan Rangas Induk.
Mamuju, mandarnews.com – Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat membentuk Forum Penyintas korban gempa Sulawesi Barat di lingkungan Rangas Induk, kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Pada, Minggu malam (11/04).
Forum Penyintas itu merupakan yang ketujuh terbentuk setelah sebelumnya sejumlah wilayah terdampak lain seperti di Botteng Utara, Rantedoda, Petakeang-Kuridik-Talange, Labua Rano, Ahu yang terlebih dahulu dibentuk.
Menurut perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat, Adam Jauri, Forum Penyintas itu nantinya akan menjadi wadah advokasi bersama untuk penyintas dalam menyikapi berbagai persoalan, baik kebijakan Pemerintah Daerah maupun, sebagi wadah silaturahmi.
“Atas dasar kesadaran melihat lambannya penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Barat, maka perlu kiranya kita melakukan advokasi bersama masyarakat, olehnya itu Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat bersama forum Penyintas akan melakukan kerja-kerja pendampingan,” tutur mahasiswa Hukum itu dihadapan Penyintas di Rangas Induk, Minggu malam (11/04).
Inisiasi pembentukan forum Penyintas yang digagas sejumlah mahasiswa dan relawan ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, terpilih sebagai koordinator forum Penyintas di Rangas, Jumadil menyebut jika gagasan dari para pemuda itu dapat menjadi tumpuan Masyarakat.
Terutama jika kedepan adanya permasalahan pendataan rumah rehap rekon dan pemenuhan hak dasar bagi Penyintas.
Jumadil pun berharap pemerintah bisa memberikan dana Istimulan kepada warga yang rumahnya rusak akibat gempa, ia menakutkan jika dana rehap rekon di pihak ketigakan, akan menimbulkan persoalan sosial baru di Penyintas.
“Alhamdulillah sekitarnya forum ini akan jadi aduan bagi masyarakat khususnya di Rangas Induk, kedepan kita minta akan meminta ke masyarakat untuk langsung memberikan dana rehap rekon secara langsung ke masyarakat, karena kejadian sewaktu pendataan kemarin kita takutkan terjadi lagi, bantuan tidak sampai kemasyarakat,” tegas Jumadil.
Koalisi Masyarakat Sipil lahir setelah sejumlah organisasi mahasiswa bersama relawan melihat lambannya progres Pemerintah daerah, padahal dari target Pemprov Sulbar sendiri menargetkan pendapatan rampung bulan Juli mendatang.
Atas dasar itu, Pemprov Sulbar memutuskan tidak membangun HUNTARA, yang berdampak pada kehidupan sosial Penyintas yang masih bertahan hingga pertengahan bulan April 2021 di tenda darurat.
Sementara progres pendataan baru menghimpun 9.719 data tahap pertama, itupun hingga berita ini ditulis belum ada assessment untuk menentukan tingkat kerusakan rumah.
Presiden Jokowi pun saat meninjau pengungsi di stadion Manakarra akhir Januari lalu, mengatakan jika pemerintah akan membayar kerusakan rumah dengan tingkat berbeda, Rusak berat Rp.50 juta, Rusak sedang Rp.25 juta dan Rusak ringan Rp.10 juta.
Reporter : Sugiarto
