Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di jalan Kota Mamasa.
Mamasa, mandarnews.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Pelajar Mamasa Menggugat membubarkan diri dengan kecewa setelah melakukan aksi unjuk rasa lantaran dianggap tidak diterima, meskipun telah ditawarkan tiga opsi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Aksi, Wawan saat dikonfirmasi menjelaskan, tujuan aksi yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan aksi pada 28 Oktober 2021 lalu. Beberapa tuntutannya adalah masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Rantepuang yang memang merupakan keluh kesah masyarakat untuk disampaikan, tentang pemerataan pendidikan, serta diperlukannya pembangunan asrama bagi mahasiswa di Kota Mamasa .
“Namun, kali ini kami gagal dan pulang dengan menuai kekecewaan karena Pemda tidak membuka ruang untuk melaksanakan pertemuan,” ujar Wawan.
Soal opsi pertama yang ditawarkan, yakni peserta aksi memberikan pendapat namun tidak perlu ada tanya jawab tentu tidak ada kepuasan dalam hal tersebut.
“Pada opsi kedua, yakni pertemuan dengan jajaran Pemda dengan model perwakilan tentu tidak akan diterima sebab aksi yang berlangsung terdiri dari beberapa lembaga dan sangat solid,” kata Wawan.
Merespons hal itu Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa Kain L. Sembe menjelaskan, pada dasarnya Bupati menghargai semua masukan dari berbagai unsur, baik itu orang tua dan mahasiswa.
“Bupatimenerima dengan baik proses penyampaian aspirasi yang berlangsung, namun lewat Humas dan Protokol disampaikan untuk memberikan tiga opsi. Pertama, Bupati menerima di ruangan kerjanya tujuh orang perwakilan, nanti dalam ruangan tersebut terjadi dialog. Kedua, bisa juga Bupati turun menemui massa aksi dan memberikan penjelasan. Opsi ketiga, Bupati menemui dinlantai 1 dan jika masih ada perlu klarifikasi maka dipersilakan perwakilan tujuh orang untuk ke ruang Bupati,” sebut Kain.
Ia menyampaikan, ketiga opsi yang ditawarkan tidak diterima dan harapan mahasiswa semua massa aksi dapat diterima.
“Pada prinsipnya, Bupati sangat merespons setiap masukan-masukan dari mahasiswa,” ungkap Kain.
Soal dianggap tidak konsisten dalam merespons tuntutan dan membuat pertemuan dengan mahasiswa pada 4 November, sebenarnya hal itu telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan Bupati berada di mana pada saat itu.
“Saya sendiri yang menerima saat mereka aksi 28 Oktober lalu bersama beberapa staf ahli, saat saya masih menjabat sebagai Asisten Bupati. Ini juga sudah ditindaklanjuti ke masing-masing OPD terkait, baik masalah pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya menjadi masukan dan bahan,” ucap Kain.
Tetapi, lanjutnya, soal poin-poin tuntutan itu telah diserap dan sudah disampaikan ke masing-masing OPD .
“Sebenarnya, harapan adik-adik mahasiswa pada tanggal 4 November ingin melakukan pertemuan bersama dengan jajaran OPD dan tokoh agama untuk membicarakan hal tersebut dan hal itu telah direspons Bupati, namun sudah disampaikan bahwa mesti lebih jeli mengamati soal waktu sebab kegiatan OPD masih sangat sibuk begitu pun pimpinan sehingga mari melihat waktu yang baik,” tutup Kain. (Yoris)
Editor: Ilma Amelia
