Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar Uji Publik Road Map Standar Pendidikan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa 27 Desember 2016. Road map tersebut untuk Program Pengembangan Kapasitas Penerapan (PKP – SPM Dikdas) di Majene.
Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Majene, pemerintah pusat dan Uni Eropa. Untuk langkah awal, Pemkab Majene mendapatkan kucuran anggaran dari Uni Eropa sebanyak Rp. 2,5 miliar melalui Asia Development Bank (ADB). Program tersebut untuk peningkatan mutu Dikdas, SD dan SMP atau sederajat di Majene sesuai SPM.
Uangnya dari Uni Eropa tapi ADB yang mengucurkan dan bekerja sama dengan Pemkab. Ini karena angka partisipasi pendidikan masih rendah akhirnya dikasi (diberi) 110 kabupaten di Indonesia. Termasuk Majene,” kata konsultan program, Supardi Toro.
Sebelumnya, konsultan bersama Pemkab Majene telah membentuk tim tekhnis untuk program yang menargetkan membenahi mutu pendidikan di Majene lima tahun ke depan. Sebelumnya, konsultan bersama tim tekhnis mengidentifikasi sejak 2014 data Dikdas yang dinaungi Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Majene .
Setelah identifikasi, pengawas sekolah, kepala sekolah, termasuk tim tekhnis itu sendiri dibekali pelatihan. Kemudian, data hasil identifkasi kemudian dibuat dalam satu dokomen untuk mengidentifikasi masalah sebagai acuan perbaikan pendidikan di Majene.
“Jadi uji publik ini untuk mengetahui bagaimana respon anda (publik) mengamati data (yang dipaparkan) kemudian memikirkan soluasi kemudian. Apa yang akan dilakukan dan mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya kabupaten harus programkan untuk 2017,” kata Supardi Toro yang juga merupakan Leader Regional Sulawesi dan Maluku pada program ini.
Pada uji publik yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Majene Lukman yang dihadiri instansi terkait ini Supardi Toro mengungkapkan sejumlah masalah pendidikan di Majene yang tidak memenuhi SPM. Mulai guru dan kepala sekolah yang belum S1, jam guru yang kurang jam mengajar, pengawas sekolah yang tidak pro aktif ke sekolah, komite sekolah yang tidak optimal, kekurangan buku siswa dan peralatan laboratorium sekolah yang belum memadai.
Berikut data pendidikan yang belum memenuhi SPM di Majene yang disampaikan Supardi Toro sebagai berikut :
- Guru belum S1 sebanyak 25 persen di Sekolah Dasar
- Masih ada guru mengajar hanya 24 jam dalam seminggu dan seharusnya sesuai SPM sebanyak 37,5 jam
- Kepala sekolah belum S1, ada dua di Madrasah Tsanawiah (MTs) dan 10 persen di Sekolah Dasar
- Masih ada pengawas sekolah yang tidak berkunjung ke sekolah dalam sebulan. Harus tiga jam berada di sekolah sekali kunjungan
- Komite sekolah yang tidak berfungsi maksimal mencapai 20 an persen
- Ketersediaan buku hanya 26 persen dan kekurangan alat laboratorium sekolah
Menurut Supardi yang juga dosen ilmu sosial di Universitas Negeri Makassar (UNM), proses pembenahan di Majene akan dilakukan secara bertahap. Data pendidikan yang belum memenuhi SPM tersebut ditarget selesai tahun 2021.
“(Prioritas) buku, alat-alat laboratorium dan (kompetensi) guru. Kualitas pendidikan itu bagus jika pemenuhan sarana dan prasarana, guru dan kebijakannya juga bagus,” ucap Supardi Toro. (Irwan)
