Sejumlah pedagang yang ada di Pasar Sentral Majene melakukan aktivitasnya.
Majene, mandarnews.com – Pembayaran retribusi yang ada di Pasar Sentral Majene, Sulawesi Barat akan menggunakan sistem pembayaran secara digital.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Pengelola Pasar, Aslan. Menurut Aslan, pembayaran retribusi pasar, seperti uang leleng, uang keamanan dan kebersihan pasar serta sewa perbulan Los dan toko akan dilakukan secara digital dengan memaksimalkan program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dari Bank BPD Majene.
Ia menyampaikan, hal itu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Majene dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Koperindag) Majene, agar tidak adanya anggaran yang loss dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat maksimal.
” Jadi nantinya pembayaran sejumlah retribusi sudah menggunakan sistem digital, di mana penagihan leleng dan keamanan dan kebersihan setiap hari itu sudah menggunakan program QRIS dari Bank BPD, sehingga tidak akan ada lagi uang tunai pada saat pembayaran. Namun, hal ini bertahap dilakukan sampai semua bisa betul-betul baik dengan tujuan untuk menghindari tidak ada anggaran yang loss,” kata Aslan.
Selain sistem, besaran yang akan dibayarkan juga akan berubah. Aslan menjelaskan, sebelumnya, pembayaran leleng pasar di bayar para pelaku usaha di Pasar setiap harinya sebanyak dua ribu serta pembayaran uang keamanan lima ribu perbulannya begitu juga pembayaran kebersihan sebanyak 5 ribu rupiah perbulan.
“Namun, saat ini pelaku usaha atau para pedagang usaha akan memulai pembayaran leleng, kebersihan dan keamanan dengan setiap harinya dengan besaran tiga ribu rupiah. Jadi sebanyak tiga ribu rupiah, sudah masuk leleng, keamanan dan kebersihan, tapi dibayarkan para pedagang setiap harinya,” ujar Aslan.
Koordinator Pengelola Pasar itu mengatakan, selain agar nantinya pembayaran dapat lebih terarah dengan harapan PAD dapat lebih maksimal, nantinya pihak pasar juga akan menambah keamanan dan kebersihan pasar.
“Juga telah disepakati dalam rapat bahwa akan ditambah personel keamanan untuk 24 jam dan tenaga pembersih akan melakukan aktivitas dari pagi sampai sore hingga toko tertutup atau sistemnya seperti mall setiap saat akan menyapu sehingga uang kebersihan akan dilaksanakan secara seribu perhari setiap toko,” tandasnya.
“Kemungkinan, Pasar Majene juga akan menjadi satu-satunya pasar di Sulawesi Barat yang akan memiliki security yang telah bersertifikat, ditambah keamanan yang memang jauh sebelumnya di SK kan oleh Bupati,” ujar Aslan.
Kepala Diskoperindag Majene, Busri Kamedi dikonfirmasi mengatakan, target PAD dari pasar tahun lalu (2021) sebanyak kurang lebih 800 juta pertahun, namun yang yang dicapai tahun lalu sekitar 500 jutaan.
“Sementara target untuk tahun ini sebanyak 877 juta, namun di bulan ke empat ini, rata-rata Diskoperindag hanya mampu menghasilkan satu juta lima ratus rupiah sehingga kami pesimis tidak capai target,” ungkapnya.
Lanjutnya, sehingga mudah-mudahan, apa yang dilakukan Koordinator Pengelola Pasar saat ini, dengan memaksimalkan toko dan los yang ada, serta pengaturan retribusi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan PAD.
“Apalagi memang biasanya yang punya toko atau Los selama ini hanya membayar satu tempat saja, dengan alasan yang satunya tidak dipakai. Sehingga akan ditegaskan mereka yang punya kepemilikan berkewajiban membayar,” tandas Busri.
Sementara itu, salah satu pedagang, Hj. Mama Lela cukup mengapresiasi sejumlah kebijakan baru di Pasar Sentral Majene, mulai penataan para pedagang, hingga aturan baru terkait mekanisme retribusi pasar.
Ia pun cukup mendukung, terkait pembayaran retribusi leleng, keamanan dan kebersihan pasar yang dibayarkan setiap harinya.
Namun, ia sangat berharap, agar petugas yang terkait untuk tidak datang melakukan pengambilan retribusi saat pagi hari.
“Kalau retribusi lebih baik memang yang dibayarkan perhari. Yang penting petugas juga mengerti untuk tidak datang saat waktu masih pagi karena kami juga tunggu modal pertama,” ungkapnya, dikonfirmasi, Minggu (17/4/2022).
Ia juga nantinya, berharap agar sosialisasi pembayaran digital dapat terus digenjot karena pengetahuan para pedagang tidak merata.
“Mungkin yang bakal menjadi kendala nantinya adalah sistem pembayaran secara digital, karena tidak semua mungkin bakal tau, dan mungkin akan menjadi ribet,” tutupnya.
(Mutawakkir Saputra)
