Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi menyampaikan program 100 hari kinerja pemerintahan Tina-Ado.
Mamuju, mandarnews.com – 100 hari usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 26 Februari lalu, sejauh mana kinerja pemerintahan Tina-Ado?
Sejak dilantik, segudang permasalahan memang menanti duet Tina-Ado, terutama dua bencana besar, pandemi Covid-19 dan gempa 6,2 magnitudo pada 15 Januari lalu yang jelas sangat berdampak pada stabilitas sosial masyarakat Mamuju.
Dalam program kerja 100 hari Tina-Ado, ada lima program utama yang dicanangkan, yakni mengolaborasi lembaga mitra dalam fase pemulihan, rehabilitasi, dan konstruksi pasca gempa, pembersihan Kota Mamuju, pengaktifan (normalisasi) layanan publik pasca gempa (rumah sakit umum daerah dan pelayanan satu pintu), layanan kependudukan mobile, serta mengaktifkan 22.138 peserta bantuan iuran (PBI) yang dinonaktifkan (peralihan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).
Sejauh ini, ada tujuh kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju bersama sejumlah Non Goverment Organization (NGO) dalam percepatan pembangunan pasca gempa.
Di bidang kebersihan, Pemkab Mamuju mengaktifkan kembali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mamuju sebagai penanggungjawab penanggulangan sampah yang pada pemerintahan terdahulu dilimpahkan ke kecamatan.
Selain itu, Pemkab Mamuju juga menambah armada sampah DLKH, dan membuka layanan aduan kebersihan melalui media sosial (Facebook dan Instagram).
Sementara teranyar, pengaktifan 22.138 PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masuk dalam tanggungan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) yang dinonaktifkan sejak Desember 2020 serta diambilalih pengalokasian dananya oleh Pemkab Mamuju.
“100 hari kerja memang tidak kita targetkan tinggi karena kita sadari penanganan pasca gempa ini membutuhkan waktu. Tapi kita telah dibantu teman-teman NGO,” tutur Bupati Mamuju Sutinah Suhardi di Sapota, Senin (7/6).
Sementara, untuk program lanjutan pasca 100 hari kerja, Sutinah mengatakan akan tetap berfokus pada visi-misi. Di lain sisi, proses pendataan dan validasi data untuk rehab rekon tahap pertama akan segera diturunkan.
“Dalam waktu dekat ini tim assesmen akan segera turun,” ujar Sutinah.
Kendati mendapat sejumlah sorotan dalam 100 hari kinerja, baik Tina maupun Ado Mas’ud mengakui bakal terbuka dengan kritikan, termasuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
“Kita akui ada kinerja yang tidak maksimal, tetapi segala potensi sudah kita upayakan. Untuk itu, ini menjadi pintu masuk menuju kinerja selanjutnya,” sebut Ado.
Sementara di sisi lain, sorotan tajam datang dari sejumlah aktivis yang aktif dalam advokasi pasca bencana. Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat Muh. Fathir, tidak terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi di lingkup Pemkab Mamuju menyebabkan keterlambatan verifikasi data rumah rusak tahap pertama.
“Kami menghawatirkan terjadinya konflik horizontal jika persoalan ini lamban sehingga mesti segera dilakukan penanganan,” ucap Fathir.
Selain itu, Fathir juga meminta adanya transparansi anggaran dalam penanganan bencana. Ia menyampaikan, hingga saat ini belum ada transparansi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tentang penggunaan dana habis pakai sebesar Rp1 miliar pada masa tanggap darurat gempa.
“Sampai saat ini belum ada publikasi terkait itu, tentu kita harapkan kinerja Pemkab berjalan di koridor demi kepentingan rakyat,” tutup Fathir.
Repoter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
