Mendagri, Tito Karnavian
Pontianak – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan momentum untuk mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan Mendagri pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020 di Pontianak, Rabu (19/02/2020).
“Ini melibatkan pusat dan daerah. Apalagi dengan adanya sistem desentralisasi otonomi daerah, maka dari pusat mengarahkan aspirasi dari bawah. Kemudian dari pusat punya program-program skala lebih besar, skala nasional, yang digambarkan oleh Bapak Presiden dengan lima visi, ini harus dikoordinasikan,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai sebuah potensi yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang super power.
“Apalagi potensi SDA tersebut dapat diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, terdidik, dan terampil,” sebut Mendagri.
Koordinasi antara pusat dan daerah, lanjutnya, sehingga betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk pengembangan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, ini yang penting. Percuma memiliki SDA luar biasa kalau SDM rendah.
“Bonus demografi sebagai peluang sekaligus tantangan perlu diantisipasi bersama. Salah satunya dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan yang tengah diambil Pemerintah Pusat,” ucap Mendagri.
Ia menerangkan, keinginan Presiden yang sangat besar untuk membangun lapangan kerja, adanya bonus demografi kalau tidak diakomodir bisa menjadi bencana demografi.
“Maka ide seperti Omnibus Law untuk membuka lapangan kerja harus kita dukung, kalau mungkin ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan (maka Pemerintah) terbuka untuk diskusi. Tapi, yang paling utama ini perlu kita dukung karena terobosan besar untuk membuka invetasi dan lapangan kerja,” tutur Mendagri.
Terkait dengan keputusan Presiden untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur, dinilainya akan semakin membuka konektivitas di Pulau Kalimantan yang juga akan menimbulkan manfaat berganda bagi masyarakat.
“Inilah peluang yang sangat penting untuk masyarakat Kalimantan. Multiplier efeknya akan luar biasa, konektivitas akan terbangun dengan sendirinya, bandara akan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan. Otomatis bukan hanya Kaltara yang akan terdongkrak tapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak, pertanian, perkebunan, sekolah, jalan, dan infrastruktur lainnya,” tukas Mendagri.
Mendukung hal tersebut, dalam kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, para Gubernur di Kalimantan mendeklarasikan dukungannya terhadap Pemerintah atas kebutuhan pemindahan ibukota tersebut. Deklarasi tersebut juga turut diikuti oleh seluruh peserta Musrenbang yang hadir.
Adapun pernyataan sikap atau deklarasi tersebut memuat tiga poin utama, yakni:
Pertama, kami masyarakat Pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
Kedua, kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan; dan
Ketiga, kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Editor: Ilma Amelia
