Jakarta, 19 November 2026 – Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), penyalahgunaan aset kripto untuk pencucian uang, hingga pengawasan stablecoin menjadi sejumlah tantangan baru yang mendapat perhatian regulator dalam menjaga integritas ekosistem aset keuangan digital.
Isu tersebut dibahas dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.
Pertemuan ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, akademisi, asosiasi, serta pelaku industri dari sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis AI (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, hingga tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Menanggapi perkembangan tersebut, Founder dan CEO FLOQ, Yudhono Rawis, menilai penguatan pengawasan dan koordinasi lintas negara menjadi langkah penting seiring semakin berkembangnya ekosistem aset kripto.
Menurutnya, inovasi teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan agar pertumbuhan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Perkembangan industri aset kripto membawa peluang inovasi yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko yang semakin kompleks. Penggunaan AI dalam kejahatan siber, penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal, hingga pergerakan aset lintas negara membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” kata Yudho.
Ia menambahkan, penanganan risiko tersebut tidak dapat hanya mengandalkan regulator atau aparat penegak hukum. Pelaku industri juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem keamanan yang memadai, menerapkan prosedur kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan pemantauan transaksi.
“Bagi pelaku industri, kepatuhan bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan pengguna. Penguatan proses verifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, serta penerapan standar keamanan harus menjadi bagian dari operasional sehari-hari. Industri juga perlu memiliki kesiapan dalam mengidentifikasi dan merespons pola kejahatan yang terus berkembang,” jelasnya.
Pengawasan Stablecoin dan Risiko Kejahatan Lintas Negara
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pengawasan stablecoin. Sebagai aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset tertentu, stablecoin memiliki peran dalam aktivitas perdagangan, transfer nilai, dan ekosistem keuangan digital.
Namun, karakteristik transaksi digital yang dapat berlangsung dengan cepat dan lintas yurisdiksi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan, khususnya terkait transparansi transaksi, identifikasi pihak yang terlibat, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.
Yudho menilai, pendekatan pengawasan terhadap stablecoin perlu mempertimbangkan perkembangan fungsi dan pemanfaatannya di pasar aset digital.
“Stablecoin telah menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem aset digital. Karena itu, pengawasannya perlu memperhatikan aspek transparansi, tata kelola, serta mekanisme identifikasi dan penelusuran transaksi. Standar yang jelas akan membantu menciptakan kepastian bagi pelaku industri sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen,” ungkapnya.
Kolaborasi Regional untuk Memperkuat Integritas Industri
Dalam pertemuan tersebut, OJK dan UNODC juga mendorong pertukaran informasi antara otoritas dan sektor swasta, pembahasan studi kasus penegakan hukum, serta penyusunan rekomendasi praktis untuk memperkuat kerja sama regional.
Forum ini turut melibatkan sejumlah lembaga internasional dan otoritas pengawas keuangan, termasuk Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Keterlibatan INTERPOL dan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang analisis serta pemantauan transaksi berbasis blockchain juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas investigasi dan penanganan kejahatan keuangan digital.
Menurut Yudho, kolaborasi regional menjadi semakin relevan karena aktivitas aset kripto tidak terbatas pada satu negara. Perbedaan regulasi dan kapasitas pengawasan antarnegara dapat menjadi tantangan ketika penelusuran transaksi maupun penanganan kasus membutuhkan koordinasi lintas yurisdiksi.
“Karakteristik blockchain memungkinkan transaksi aset digital terhubung dengan berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, dan industri perlu terus diperkuat. Semakin baik koordinasi dan pertukaran informasinya, semakin besar peluang untuk mengidentifikasi serta menangani aktivitas mencurigakan secara efektif,” tambahnya.
Sebagai platform perdagangan aset kripto yang beroperasi di bawah pengawasan OJK, FLOQ memandang penguatan tata kelola, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai elemen penting dalam perkembangan industri aset keuangan digital di Indonesia.
Ke depan, keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri aset kripto. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem aset digital dapat berkembang secara inovatif, transparan, dan berintegritas.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
