“Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah, tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama,” kata Syarif.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai pembicara kunci adalah untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah (pemda) agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya.
“Itulah sebabnya, upaya kita untuk memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi pondasi dan landasan yang kuat untuk kedepan kita berharap bahwa pemda dan kepala daerahnya mempunyai kesadaran untuk menciptakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” sebut Syarif.
Urgensi pendidikan dan perpustakaan nyatanya tidaklah dapat dipisahkan. Oleh karenanya, Syarif mendorong pemda untuk menumbuhkembangkan budaya literasi.
“Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi,” ucap Syarif.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 yang dihelat selama tiga hari, yakni 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Mendagri. (rilis Kemendagri)
Editor: Ilma Amelia
