Saat Kapolres Majene dan Ketua Umum HMI Cabang Majene bersalaman usai konferensi pers, Sabtu (10/6/2023) malam.
Majene, mandarnews.com – Kepolisian Resor Majene dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Majene melaksanakan konferensi pers bersama, Sabtu (10/6/23) malam.
Konferensi pers itu dilakukan terkait kericuhan yang terjadi saat pelaksanaan demontrasi yang melibatkan antara anggota Polres Majene yang melakukan pengamanan dan HMI Majene yang melakukan demontrasi, di depan rumah jabatan Bupati Majeen pada Rabu, (7/6/23) lalu.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kapolres Majene, Wakapolres Majene, Kasat Reskrim, Kasat Intel dan beberapa anggota Polres Majene.
Sementara dari pihak HMI Majene juga dihadiri oleh Ketua Umum HMI Cabang Majene, Sekretaris Umum, Kabid PTKP, Kabid KPP, Ketua Kohati, Wasekum PPD, Wasekum PU dan Ketua Komisariat STAIN Majene.
“Kami dari pihak Kepolisian dan HMI Majene sepakat bahwa persoalan ini kita selesaikan bersama,” jelas Kapolres Majene, AKBP Toni Sugadri saat konferensi pers, di ruang Aula Polres Majene.
Terkait anggota Polres Majene yang terbukti melakukan kekerasan kata Kapolres Majene sudah diberikan tindakan disiplin. Dan akan disidang untuk sidang disiplin juga nantinya.
“Dan dari HMI Majene juga telah menyepakati bahwa anggota HMI yang juga melakukan kekerasan semuanya diserahkan kepada kami (Polres Majene) untuk dilakukan pembinaan atau sanksi yang tegas,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Majene, Hendra Wahid mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Polres Majene terkait apa yang menjadi hasil musyawarah dan win-win solusi yang diberikan.
Ia juga menyampaikan bahwa sinergitas antara HMI dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Majene tetap berjalan baik.
Meski demikian Hendra meminta agar tetap membersihkan tindakan-tindakan premanisme yang ada di tubuh institusi kepolisian. Dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali.
Usai pelaksanaan konferensi pers, kedua belah pihak bersalaman. Seperti diketahui sebelumnya bahwa HMI Majene melakukan aksi demontrasi di rujab dan Kantor Bupati Majene terkait penundaan Pilkades yang dilakukan Pemkab Majene dan meminta agar menerapkan Perbup No. 4 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023.
(Mutawakkir Saputra)
