“Semoga ini bisa menjadi contoh bagi kementerian yang lain,” tukas Hendra.
Di kesempatan yang sama, Momon Rusmono, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan membeberkan, pertemuan ini merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, kami selalu berusaha agar informasi yang sampai ke masyarakat dapat diterima secara cepat, tepat, mudah, dan transparan,” ungkap Momon.
Ia menjelaskan, bersama-sama dengan eselon I lain, pihaknya memberikan dukungan dan komitmen untuk melakukan kebijakan informasi publik.
“Yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan ini adalah komitmen dan dukungan. Di antaranya dengan menyediakan anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai, serta SDM yang kompeten,” papar Momon.
Kompetensi SDM, tambahnya, yang mengelola informasi harus terus ditingkatkan, diantaranya melalui bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan lain.
“Kami juga terus mendorong agar PPID di unit kerja dan UPT untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memenuhi ketentuan,” imbuh Momon.
Petugas PPID juga diharapkan terus mengupdate data-data terkait dengan informasi publik. Selain itu, kualitas kearsipan di lingkup Kementan pun harus terus ditingkatkan.
Harapannya, terangnya,jika aspek-aspek tersebut terpenuhi, target menjadi Badan Publik Informatif 2019 akan segera terwujud. (rilis Kementan)
Editor: Ilma Amelia