Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko (tengah) didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan (kiri) bertemu Ketua Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri Letnan Jenderal TNI dr. A Budi Sulistya (kanan), di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (18/4). Pertemuan membahas soal kendala pelayanan kesehatan RS TNI-Polri.
Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menekankan pentingnya rumah sakit TNI-Polri memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada prajurit. Ia menyampaikan ini, saat bertemu Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (18/4).
“Saya tidak ingin pelayanan rumah sakit ke prajurit tidak maksimal. Jangan biarkan prajurit merasa sendirian,” tegas Moeldoko.
Moeldoko menyatakan bahwa KSP siap membantu mengurai permasalahan layanan kesehatan di rumah sakit TNI-Polri.
Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri menyampaikan sejumlah permasalahan terkait pelayanan kesehatan. Diantaranya soal pemutusan kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TNI dengan BPJS di beberapa daerah.
Ketua Asosiasi RS Kemhan TNI-Polri Letnan Jenderal TNI dr. A Budi Sulistya menyebut, terdapat 28 FKTP TNI terancam diputus kerjasama dengan BPJS, karena permasalahan Surat Ijin Operasional (SIO) klinik FKTP, dan Surat Izin Praktik (SIP) dokter.
“Imbasnya Faskes tidak bisa melayani BPJS, dan terpaksa harus dipindah ke faskes lain. Padahal di TNI tidak ada faskes yang sama dalam satu wilayah, seperti kabupaten/kota,” papar Budi Sulistya.
