
Majene, mandarnews.com – Untuk mewujudkan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene harus memperkuat data base lima klaster yang telah ditentukan untuk mewujudkan program tersebut.
Fasilitator KLA Majene, Hamzah Ismail mengatakan, lima klaster sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 Tahun 2011. Lima klaster yang dimaksud diantaranya hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga pengasuhan alternatif dan pendidikan.
Klaster lain yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus bagi anak.
“Nanti akan dipetakan sejauh mana capaian indikator dari tiap klaster,” jelas Hamzah usai workshop Majene menuju KLA di aula Kantor Bappeda Majene, Rabu 2 Agustus 2017 lalu.
Kata Hamzah, data base indikator klaster sangat dibutuhkan. Itu sebagai acuan melakukan intervensi dan pembenahan. Contohnya, indikator pemenuhan akta kelahiran pada klaster hak sipil dan kebebasan. Jika belum maksimal, Pemkab harus melakukan upaya khusu untuk pemenuhan.
“Majene sudah mulai menggagas itu, pendataan akta kelahiran telah dilakukan mulai dari tingkatan sekolah dasar,” katanya.
Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mesti terlibat mewujudkan KLA. Sebab pemenuhan hak anak butuh sentuhan seluruh sektor. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Kesehatan, Disdukcapil dan OPD lain.
“Ini bisa terwujud jika kita semua terlibat,” jelasnya.
Ia menambahkan gagasan KLA sangat diperlukan. Mengingat jumlah anak termasuk kategori terbesar dalam populasi penduduk. Apalahgi mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Jika tidak tertangani baik, anak bisa menjadi beban pembangunan.
“Kalau anak tidak beres, pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak cost (Biaya) untuk menangani mereka,” ujarnya.
Kabid Pengembangan Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene, Rusdi Hamid mengatakan, saat ini merupakan tahun awal pengagasan KLA. Selanjutnya akan dibentuk kesepakatan dan komitmen seluruh OPD untuk mendukung program itu.
“Untuk mendukung KLA ini, kita harus memenuhi 31 indikator, itu butuh intervensi seluruh pihak,” jelasnya.
Kata dia, pengembangan KLA bakal berproses hingga dua tahun. 2019 mendatang, diharapkan Majene berhak menyandang predikat layak anak.
“Ini merupakan program nasinal yang harus kita dukung,” katanya.
Bunda PAUD Majene, Fatmawaty Fahmi sangat mengapresiasi langkah tersebut. Bahkan ia bakal mendorong kades TP-PKK Majene untuk menyukseskan gagasan tersebut. Namun ia berharap seluruh pihak juga terlibat pada program KLA.
“Bukan hanya OPD yang harus terlibat, lembaga pemerhati anak dan juga forum anak harus jadi garda terdepan dalam program ini,” pungkasnya. (Ashari)