
Pj Gubernu Sulbar Akmal Malik bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Mamuju, mandarnews.com – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) menjalin kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah (Jateng) untuk mengurangi Stunting di Sulbar.
Dalam lokakarya yang digelar di aula PKK Sulbar, Senin (10/10/22), Penjabat (Pj)j Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Saat ini Stunting Sulbar tahun 2019 berada di angka prevalensi sebesar 40,3 persen turun 33,8 persen pada 2021 atau turun 6,5 persen. kondisi angat memprihatinkan yang menempatkan Sulbar di rangking 33 dari 34 provinsi se-Indonesia. Hal itu menjadi perhatian serius usai Akmal Malik menjabat Pj Gubernur. Stunting Sulbar tahun 2019 berada di angka prevalensi sebesar 40,3 persen turun 33,8 persen pada 2021 atau turun 6,5 persen.
“Semoga ini membawa semangat luar biasa dari Jawa Tengah, kita berharap dapat diberikan pemahaman dan pengetahuan yang sangat komprehensif terkait stunting dan sistem yang digunakan dalam Survey Penilaian Integritas,” kata Akmal Malik.
Langkah itu, kata Akmal Malik, merupakan hak yang perlu mengingat Sulbar sebagai daerah yang masih mudah memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan yang baik.
“Semangat belajar inilah yang menjadi keinginan Sulbar mengundang untuk hadir, mengunggah spirit kami, menggugah semangat kami untuk lebih baik kedepan,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, langkah yang dilakukan Sulbar merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik untuk berbagi pengalaman atas pencapaian menurunkan angka stunting.
“Jawa Tengah tidak hebat amat, tapi kita bisa cerita karena pasti kondisinya berbeda. Kami punya pengalaman yang pak Akmal ingin sharing terkait stunting dan integritas,” ucap Ganjar.
Ganjar mengaku, sengaja membawa beberapa tim seperti Bappeda, Kadis Pendidikan, UMKM dan beberapa OPD terkait untuk sharing tekhnis intervensi yang akan dilakukan.
“Stunting itu data, lalu treatment, kolaborasi antar OPD. Membangun integritas harus dimulai dari contoh, nah contoh itu harus konsisten bagaimana tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, pengelola LHKPN dan itu menjadi semangat,” ucap Ganjar.
Itu pun harus dikolaborasikan dengan DPRD. Sebagai provinsi yang masih muda, memiliki SDM yang baik, harus sepakat metode dan metodologi yang progresif dan revolusioner.
“Dan itu harus dimulai dari pemimpin,” kata Ganjar. (Sugiarto)