
Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Majene.
Majene, mandarnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) tingkat KPU Kabupaten Majene Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Sabtu (10/8/24) di aula Hotel Villa Bogor Majene.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Majene, Komisioner Bawaslu Majene, perwakilan Partai Politik, PPK serta jajaran KPU lainnya.
Ketua KPU Majene, Munawir Ridwan mengatakan dalam rapat pleno yang dilakukan KPU Majene menetapkan 126.629 pemilih untuk rekapitulasi DPS tingkat kabupaten.
Dirinya menyebutkan, DPS ini mengalami pertambahan 2.000 lebih dibanding data pemilih tetap Pemilu 2024 kemarin. Dimana jumlah DPT sebanyak 124.443.
Sejumlah pemilih potensial masih yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).
Munawir Ridwan mengatakan data sebelumnya masih ada sekitar 3.551 pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP. Sehingga pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) Kab. Majene agar semua warga yang belum memiliki E-KTP dapat terakomodir.
Komisioner Bawaslu Majene Edyatma Jawi didampingi Yanti Rezki Amaliah menambahkan bahwa setelah pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi.
Dan setelah itu pada 18 hingga 27 Agustus akan masuk tahapan tanggapan masyarakat. Dimana masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan.
“Kita berharap agar semua masyarakat Majene proaktif menyampaikan masukan dan tanggapan terkait DPS. Dan apabila masih ada masyarakat belum terdaftar untuk disampaikan ke PKD, Panwascam dan Bawaslu,” bebernya.
Bawaslu berharap agar semua masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dapat terakomodir dalam DPT nantinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Majene, A. Devianti Altin menyampaikan bahwa memang saat ini masih ada pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP.
Sehingga pihaknya akan mengupayakan dapat menyelesaikan itu semua melalui program Jebol (Jemput Bola).
“Dan sebelumnya kita menyurat ke pemerintah desa/kelurahan serta kecamatam agar masyarakat bisa ke capil melakukan pengurusan. Sembari kita tetap turun ke lapangan melalui program Jebol. Setelah pelaksanaan 17 Agustus ini kita akan kembali bergerak turun melalui program Jebol,” jelas Devianti.
Terkait warga yang belum memiliki E-KTP sekitar 3.551, menurutnya memang sebelumnya data yang belum memiliki E-KTP sekian, namun pihaknya meyakini bahwa data tersebut sudah berkurang karena sudah banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk melakukan pengurusan E-KTP.
“Rata-rata warga yang belum memiliki E-KTP adalah pemilih pemula sehingga banyak juga warga yang sudah melakukan perekaman sehingga pada saat sudah sampai waktunya yakni November sebelum pemilihan itu sudah ada E-KTPnya.
Sementara terkait masalah teknis seperti ketersediaan blangko dan tinta semuanya aman,” tutupnya.
(Ptr)