Rapat Pembahasan Kebijakan Penanganan ODOL. Sumber foto: pu.go.id
Jakarta – Dalam rangka koordinasi terkait pengendalian kendaraan over dimension over loading (ODOL), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan Rapat Pembahasan Kebijakan Penanganan ODOL bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Direktur Penegakan Hukum (Gakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Kusharyanto di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (24/02/2020).
Menteri PUPR menyampaikan, tanpa pengendalian ODOL, akan sulit untuk menjaga kemantapan jalan di Indonesia sepanjang 541.217 km dalam kondisi baik.
“Dari total panjang tersebut, 47.017 km di antaranya merupakan jalan nasional non tol dan 2.093 km jalan tol yang sudah beroperasi di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR,” ujar Menteri PUPR.
Ia menjelaskan, jalan nasional dan jalan tol ini merupakan jalur-jalur vital yang menjadi urat nadi logistik dan perekonomian nasional.
“Praktik ODOL sangat merugikan operator jalan tol, meningkatkan risiko kecelakaan, serta inefisiensi akibat kondisi jalan rusak yang ditimbulkan,” kata Menteri PUPR.
Kerusakan jalan akibat ODOL, lanjutnya, juga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan rata-rata Rp 43,45 T per tahun.
“Pengawasan dan pengendalian ODOL ini bersifat lintas sektoral. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian akan memperketat penerapan jembatan timbang,” sebut Menteri PUPR.