Aktivis Celebes Bergerak, Freddy Onara yang mendampingi penyintas, menyampaikan aduan ke Wakil Bupati Mamuju. (Foto : Dito)
Mamuju, mandarnews.com – Didampingi Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat, Warga terdampak gempa Bumi Sulawesi Barat dari tiga kecamatan (Tappalang, Tappalang Barat, dan Simboro) mendatangi Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sapota, Jumat siang (26/3).
Mereka meminta kejelasan terkait dana tunggu hunian (DTH) pendataan rumah rusak, Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan publikasi serta membuka kanal aduan terkait pendataan rumah rusak.
“Saat ini banyak data yang dikeluarkan Pemda tidak tepat, di Petakeang misalnya, ada rumah warga yang roboh masuk dalam kategori rusak ringan, sedang lainnya ada warga yang tidak memiliki rumah terdata sebagai rusak berat. Kami menyadari jika kerja-kerja pendataan bencana ini berat, olenya itu Validasi data yang baik dari Pemkab kami harapkan maksimal,” tutur aktivis Celebes Bergerak, Freddi Onara.
Selain itu perwakilan warga Labuan Rano, Kecamatan Tappalang Barat menuturkan jika mereka telah menyerahkan data warga terdampak gempa, namun sejauh ini belum ada kejelasan dan data belum dikembalikan.
“Data yang kami kumpulkan sejauh ini belum ada kejelasan, kami meminta penjelasan seperti apa progres pemerintah daerah dalam hal ini,” tutur Salahuddin.
Aktivis Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Adam Jauri dalam kesempatan tersebut juga meminta pemerintah Kabupaten menyediakan kanal aduan dan melakukan suplay data ke publik.
menurut Adam Jauri, hal itu penting dilakukan agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur mengenai pendataan rumah rusak, selain itu juga kanal aduan dapat menjadi media pelibatan partisipasi masyarakat.
“Mungkin baiknya kedepan, pemerintah kabupaten bisa membuat kanal aduan untuk masyarakat, selain itu juga penting dilakukan penyampaian informasi ke publik agar masyarakat mengetahui kerja-kerja pemerintah kabupaten,” kata Adam.
Dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih empat jam, Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud yang menemui penyintas mengakui, jika Pemerintah Daerah tidak memiliki kesiapan dalam penanggulangan bencana.
Kendati demikian, Wakil Bupati yang juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Mamuju itu mengatakan akan memaksimalkan rodah Pemerintah Kabupaten untuk segera memulihkan kondisi masyarakat pasca gempa bumi 15 Januari lalu.
Ado yang didampingi, Kepala BPBD Mamuju, Kadis Sosial Mamuju, dan Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman mengatakan, akan segera melakukan perbaikan data agar masyarakat bisa segera melakukan aktivitas.
“Dari berbagai kelemahan kita, kita akan terus berbenah dan Pemerintah Kabupaten Mamuju terbuka terhadap masukan, kritik dan saran. Selanjutnya hal ini akan langsung jadi catatan kami dan melalui ijin Bupati Mamuju, hal ini langsung di intruksikan ke OPD terkait,” tutup Ado.
Reporter : Sugiarto
