Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mamuju, mandarnews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat, mengundang sejumlah awak media untuk menyaksikan nonton bareng pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didepan ribuan kader demokrat di Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dalam pidatonya, AHY menyinggung sejumlah program pemerintah yang dianggap tak efektif, mulai dari utang negara yang bertambah, hingga food state.
Menurut AHY, dalam delapan tahun terakhir utang pemerintah tumbuh hingga tiga kali lipat. Selain itu ia juga menyinggung utang BUMN yang saat ini menumpuk.
“Utang pemerintah hingga awal 2023 sudah Rp 7.733 triliun, defisit coba ditutupi dengan utang. belum lagi utang BUMN yang makin menggunung Rp 1.640 triliun,” ujar AHY yang disaksikan via Zoom.
Kata AHY, hal itu menunjukan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat tidak terkelolanya keuangan dengan baik. Bahkan menurut dia, anggaran besar hanya habis untuk proyek-proyek besar yang menghabiskan uang negara.
“Sisinya masyarakatlah yang akan dibebani membayar utang yang menumpuk lewat pajak, tentu proyek-proyek ini tidak adil bagi wong cilik,” beber AHY.
Selain itu, secara tegas AHY menyampaikan jika isu penundaan pemilu 2024, terkait putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, saat ini jadi ancaman demokrasi Indonesia.
Sebab menurutnya, seluruh rakyat yang ditemui hingga pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024.
“Kami bersama mencermati wejangan dari Ketua Majelis tinggi bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bangsa ini sedang diuji dan banyak godaan. Jika pemilu ditunda, apa iya? ada Plt Presiden, sedangkan masa berakhir periodenya itu 20 Oktober 2024. kita tidak bayangkan jika itu terjadi betapa keosnya bangsa ini,” ujarnya.
Kritikan AHY juga mengarah pada Perpu Cipta kerja dan program food estate, menurutnya banyak kritikan dari Akademisi dan Aktivis lingkungan. Hal itu Karena food estate mengabaikan dampak sosial dan ekologi.
AHY menyebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi contoh buruknya tata kelola pemerintahan yang tidak menimbang norma hukum.
Dengan itu, AHY mengaskan sejak awal partainya telah menolak hal itu, Ia menilai UU Cipta Kerja tidak berpihak pada pekerja dan melalui proses yang rumit.
“Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun,” ungkap AHY
Selain itu, hal itu bertentangan yang juga jadi nafas juang demokrat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.
“Kedaulatan seharusnya ditangan rakyat, dengan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjaga aspek keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan seirama dengan masyarakat lokal,” imbuhnya.
Reporter : Sugiarto
