Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar, Amir, bersama perwakilan PMII Cabang Polewali Mandar usai menandatangani pernyataan tentang kesiapan meminta RDP terbuka di Gedung Gadis kepada pimpinan DPRD.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyebut bakal melakukan koordinasi perihal tuntutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar mengenai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka membahas pemadaman bergilir di luar kantor, yaitu di Gedung Gabungan Dinas (Gadis).
Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar, Amir, mengemukakan kalau komisinya akan bermohon ke pimpinan DPRD tentang tuntutan PMII tersebut.
“Sepanjang apa yang telah kita sepakati terkait permohonan tersebut, semoga pimpinan dapat menyetujuinya. Kami dari Komisi II akan mengajukan permohonan kepada pimpinan,” ungkap Amir kepada awak media usai menerima aspirasi dari PMII Polewali Mandar.
Menurut Amir, tuntutan mahasiswa ini merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan dan kesalahan yang terjadi di Polewali Mandar.
“Pemadaman listrik bergilir ini memang menjadi keresahan semua kalangan. Kekhawatiran tersebut muncul karena pemadaman ini juga berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat,” imbuh Amir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, menyampaikan bahwa DPRD sebisa mungkin akan menindaklanjuti aspirasi yang dibawa PMII tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat bersama-sama mendiskusikan apa yang menjadi harapan masyarakat.
“Berkaitan dengan persoalan listrik, kami sudah beberapa kali melakukan pembahasan. Bahkan, pekan lalu kami telah mengundang PLN untuk hadir di DPRD,” tandas Amiruddin.
Dirinya menerangkan, ada banyak hal yang telah didiskusikan terkait kondisi kelistrikan di Polewali Mandar. Namun, untuk penjelasan yang lebih teknis, nantinya akan disampaikan langsung oleh Kepala PLN ULP Polewali.
“Sebab, apa pun yang kami lakukan hari ini, persoalan teknisnya berada di pihak PLN. Komisi terkait bahkan sudah bertemu dengan PLN, baik Area Mamuju maupun Area Makassar,” ujar Amiruddin.
Semua persoalan tersebut, tambah Amiruddin, sebenarnya sudah didiskusikan. Namun, rupanya pemadaman listrik masih terus terjadi.
Aksi unjuk rasa PMII di Kantor DPRD Polewali Mandar.
Koordinator aksi PMII Polewali Mandar, Muslimin, mengatakan jika masyarakat sangat merasakan dampak dari pemadaman bergilir yang sudah berlangsung beberapa bulan.
“Ada masyarakat yang kesulitan mencuci pakaian karena tidak ada air. Ada pula masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pemadaman listrik,” ucap Muslimin.
Seharusnya, lanjut Muslimin, yang mengawasi seluruh persoalan ini adalah anggota DPRD, bukan mahasiswa.
“Kami tidak perlu meminta anggota DPRD untuk melakukan pengawasan. Namun, mengapa kami justru harus datang dan meminta hal tersebut? Itu akibat dari DPRD yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya,” tutur Muslimin.
Untuk itu, PMII menuntut agar DPRD Polewali Mandar menggelar RDP terbuka di Gedung Gadis dengan menghadirkan masyarakat untuk membicarakan persoalan pemadaman bergilir ini. (ilm)
